JAWA BARAT — Pembentukan kabinet bayangan oleh gabungan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pakar di berbagai bidang itu diumumkan melalui kanal YouTube pribadi Adi Prayitno pada Kamis (23/7/2026). Kelompok tersebut telah melalui proses audiensi selama beberapa hari sebelum menyusun struktur kabinet, termasuk pos Menteri Keuangan.
“Katanya kabinet bayangan ini dibentuk karena tidak ada check and balances yang mestinya itu diperankan oleh partai politik dan mestinya diperankan oleh kawan-kawan anggota dewan. Tapi dalam perkembangannya, check and balances itu nyaris tidak pernah ada,” kata Adi dalam pernyataannya.
Klaim Nonpartisan dan Kritik ke Program Populis
Para penggagas kabinet bayangan mengklaim gerakan ini bersifat nonpartisan dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik mana pun. Adi menirukan klaim mereka dengan menyebutnya sebagai “murni gerakan politik nurani.”
Salah satu sorotan tajam kabinet bayangan datang dari sosok bernama Bima. Ia mengkritik besarnya alokasi dana APBN untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). “Di tengah kondisi dan gonjang-ganjing ekonomi seperti sekarang, tentu program-program populis itu perlu dievaluasi sehingga ada efisiensi dan mungkin dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan strategis yang lainnya,” ujar Adi mengutip pandangan Bima.
Sekjen Golkar: Sah, Tapi Kritik Sebaiknya Lewat DPR
Menanggapi kemunculan kabinet bayangan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebutnya sebagai bagian sah dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar aspirasi dan kritik idealnya disalurkan melalui DPR yang secara konstitusional menjadi lembaga penyeimbang kekuasaan eksekutif.
Adi justru menilai pernyataan Sarmuji itu menegaskan akar masalahnya. “Justru yang terjadi, yang kita tahu kenapa muncul kabinet bayangan, kalau kita mendengarkan sejumlah statement dari para aktivis dan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet bayangan, justru check and balances DPR itulah yang tak ada,” ujarnya.
Sikap Pemerintah: Kritik Akan Dicermati
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang disebut Adi sebagai sosok dekat dengan pemerintah, menyatakan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat—termasuk dari kabinet bayangan—akan dicermati secara saksama. “Hal-hal yang baik katanya akan didengarkan, hal-hal yang positif akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” kata Adi menirukan sikap pemerintah.
Konsekuensi Alamiah Demokrasi Terbuka
Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, Adi menilai kemunculan kelompok-kelompok kritis seperti kabinet bayangan adalah hal yang alamiah dalam sistem demokrasi yang terbuka. Menurutnya, ketika semua partai politik dan kekuatan-kekuatan penting stakeholder di negara ini menjadi bagian dari kekuasaan politik, harapan terbesar sebagai penyeimbang justru harus muncul dari kalangan gerakan civil society.
“Ini adalah bagian dari konsekuensi demokrasi. Ketika semua partai politik, ketika semua kekuatan-kekuatan penting stakeholder di negara kita menjadi bagian dari kekuasaan politik, maka harapan terbesar yang muncul sebagai penyeimbang memang harus muncul dari kalangan gerakan civil society,” katanya.
Ia pun mengajak publik untuk menerima perbedaan pandangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sesuatu yang harus dihakimi. “Dalam demokrasi jangan pernah berharap akan ada pandangan-pandangan yang sama. Demokrasi itu justru meniscayakan ada pandangan-pandangan yang berbeda satu sama yang lain,” pungkas Adi.
