BANDUNG — Aswan Asep Wawan, anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan puskesmas untuk menyelesaikan persoalan kesehatan di Antapani. Data dari lokakarya mini yang digelar Senin (31/8/2026) harus menjadi dasar menentukan bentuk intervensi, mulai dari penyebab hingga kebutuhan masyarakat.
"Harus kita lihat masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian intervensinya apa. Jadi tidak hanya kembali kepada puskesmas untuk menjawab semua persoalan," ujarnya.
Menurut Aswan, persoalan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, DPRD, aparat kewilayahan, kader kesehatan, PKK, hingga masyarakat perlu terlibat dalam perbaikan kualitas lingkungan dan pola hidup sehat.
Rumah Tanpa Septic Tank Perlu Pemetaan Lebih Rinci
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah masih adanya rumah warga di sejumlah RW yang belum memiliki septic tank layak. Kondisi ini dinilai tidak bisa dibiarkan karena berisiko mencemari lingkungan dan memicu penyakit.
Aswan mendorong agar temuan tersebut dipetakan secara rinci. Dengan begitu, pemerintah bisa membedakan apakah masalahnya akibat keterbatasan ekonomi, kondisi lahan, atau faktor lain sehingga bantuan yang diberikan tidak seragam.
Ia juga meminta perangkat daerah terkait ikut mengambil peran dalam penanganan sanitasi, sehingga beban tidak hanya ditimpakan kepada puskesmas.
Intervensi Harus Menyentuh Keluarga, Bukan Sekadar Kecamatan
Aswan menilai penguatan kader kesehatan dan unsur kewilayahan menjadi kunci karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Program kesehatan seharusnya menjangkau keluarga dan lingkungan tempat warga tinggal, bukan berhenti di tingkat kecamatan.
"Intervensi harus berbasis wilayah dan berbasis RW. Kita mobilisasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga keluarga dan masyarakat bisa hidup lebih sehat," tuturnya.
Keberadaan Posyandu, PKK, dan kelompok masyarakat lain perlu terus diperkuat sebagai ujung tombak deteksi dini sekaligus penanganan masalah kesehatan di lingkungan.
Anggaran Tak Jadi Satu-Satunya Ukuran Keberhasilan
Aswan mengingatkan bahwa besarnya alokasi dana bukan jaminan program berhasil. Pelaksanaan di lapangan harus disertai pengawasan dan evaluasi yang jelas.
"Yang penting siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan di mana dilakukan. Kalau ini dilakukan bersama-sama, saya yakin berbagai persoalan kesehatan yang ada bisa kita selesaikan," katanya.
Komisi IV DPRD Kota Bandung menyatakan siap mengawal aspirasi terkait pelayanan kesehatan, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana puskesmas. Aswan meminta setiap kekurangan yang disampaikan dilengkapi data agar dapat dibahas dan diawasi secara serius.
"Kalau ada puskesmas yang kekurangan, baik dari sisi sarana maupun kebutuhan lainnya, silakan disampaikan. Nanti kita kawal bersama," ujarnya.
Dengan pola penanganan berbasis data dan wilayah, persoalan kesehatan di Antapani diharapkan dapat diidentifikasi sejak tingkat RW, bukan hanya ditangani setelah menjadi kasus yang terlihat di permukaan.
