GARUT — Fenomena pejabat publik merangkap pengurus cabang olahraga (cabor) kian mencolok di Kabupaten Garut. Data publikasi resmi KONI Kabupaten Garut menunjukkan, pucuk pimpinan daerah dan legislatif memborong posisi ketua umum di setidaknya sepuluh cabor strategis dan prestasi.
Daftar itu mencakup kepala daerah, pimpinan dewan, anggota legislatif, pejabat dinas, hingga jajaran direksi BUMD. Penetrasi ini dinilai tidak hanya sekadar dukungan moril, melainkan mengambil alih kendali organisasi olahraga.
Bupati hingga Anggota DPRD di Barisan Pengurus
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin tercatat sebagai Ketua Umum PBVSI (bola voli) Garut. Pimpinan DPRD Garut pun tampil dominan. Ketua DPRD Aris Munandar memimpin cabor balap sepeda, sementara dua wakilnya, Subhan Fahmi dan Ayi Suryana, masing-masing menukangi cabor atletik dan triatlon.
Penetrasi wakil rakyat berlanjut ke tingkat anggota. Lulu Gandi dipercaya memimpin cabor dayung, dan Aji Kurnia menduduki kursi Ketua Hockey Garut.
Dari jajaran eksekutif, Kepala Dinas PUPR Agus Ismail menjadi Ketua Akuatik Garut. Kepala Dispora Asep Mulyana menjabat Ketua Bapopsi, dan Kepala Dinas Pertasip Totong memimpin cabor terbang layang. Posisi ketua karate diisi Kabag Perekonomian Ricky Rizky Darajat. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan, Hendro Sugiarto, ditunjuk sebagai Ketua POSSI (selam).
Klaim KONI: Sinergi Bukan Intervensi
KONI Kabupaten Garut membingkai keterlibatan massif ini dalam narasi "Sinergi Pemimpin untuk Prestasi Olahraga Garut". Kehadiran para pejabat diharapkan mampu menyokong pembinaan atlet, memperkuat struktur organisasi, dan membawa Garut bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
"Dengan adanya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan insan olahraga, pembinaan atlet diharapkan tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan di Kabupaten Garut," tulis manajemen KONI Garut.
Secara pragmatis, kehadiran figur politikus di jajaran pengurus kerap menjadi jalan pintas untuk mengamankan anggaran daerah dan sponsor. Jaringan mereka dinilai lebih efektif mencairkan dana hibah serta mempercepat penyediaan fasilitas fisik bagi atlet.
Tantangan Profesionalisme dan Potensi Konflik Kepentingan
Di balik klaim sinergi, penumpukan kekuasaan birokrat di induk cabor memicu tantangan serius. Profesionalisme pengurus bisa tergerus karena posisi strategis lebih sering diisi pertimbangan politik ketimbang kapasitas manajerial olahraga.
Bayang-bayang politisasi atlet menjelang agenda politik daerah juga menjadi ujian nyata. Selain itu, risiko pengabaian tugas pelayanan publik sebagai pejabat daerah kian membesar ketika fokus terbelah antara urusan pemerintahan dan organisasi olahraga.
Publik Garut kini menunggu pembuktian dari para pemangku kebijakan tersebut. Apakah dominasi birokrat ini benar-benar melahirkan atlet berprestasi, atau justru menjadi ajang bagi-bagi kursi kekuasaan di pentas olahraga.
