BANDUNG — Anggota DPRD Jawa Barat Sri Wahyuni Utami menyoroti anomali dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 yang tengah dibahas. Di tengah target pendapatan yang turun signifikan, belanja daerah malah diusulkan naik, memicu kekhawatiran mempersempit ruang fiskal Pemprov Jabar.
Target pendapatan daerah pada rancangan perubahan ini turun dari semula Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun. Penyebab utamanya adalah anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,57 triliun dan berkurangnya dana transfer pusat hingga Rp689,29 miliar.
Belanja Daerah Naik di Saat Penerimaan Merosot
Sri Wahyuni membeberkan, di tengah merosotnya penerimaan daerah, alokasi belanja justru diusulkan naik dari Rp29,83 triliun menjadi Rp30,82 triliun. Kenaikan ini dinilai tidak sehat karena berbanding terbalik dengan kemampuan keuangan daerah.
"Kami mencermati target pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Sementara, belanja daerah meningkat. Peningkatan belanja di tengah penurunan target pendapatan perlu mendapat perhatian serius agar tidak mempersempit ruang fiskal dan membebani kemampuan keuangan daerah pada masa mendatang," kata politikus dari Fraksi Nasdem itu di Bandung, Kamis.
Utang Daerah Rp3,4 Triliun: Solusi atau Beban Baru?
Pelebaran defisit yang mencapai Rp3,26 triliun disebut-sebut mendorong munculnya skema penerimaan pembiayaan baru berupa utang daerah senilai Rp3,4 triliun. Rencana ini belum pernah diproyeksikan sebelumnya dan kini menjadi perhatian serius DPRD Jabar.
Sri menegaskan persoalan utang tidak semata-mata soal boleh atau tidaknya pemerintah daerah berutang. Ia meminta Pemprov Jabar berhitung cermat agar kemampuan membayar kewajiban tetap sehat tanpa mengorbankan program pelayanan publik dasar bagi masyarakat.
"Kami menilai persoalan utang bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya pemerintah daerah berutang, tetapi menyangkut kemampuan mengelola dan membayar kewajiban tersebut secara sehat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Efektivitas Penyertaan Modal ke PT BIJB Dipertanyakan
Selain skema utang, efektivitas penggunaan anggaran pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. DPRD mempertanyakan penyesuaian alokasi penyertaan modal untuk PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang turun dari Rp100 miliar menjadi Rp50 miliar.
Fraksi Nasdem meminta penjelasan komprehensif terkait urgensi dana tersebut, kondisi aktual keuangan BIJB, serta kemampuan perusahaan untuk membiayai operasionalnya secara mandiri. DPRD menilai penyertaan modal tidak boleh sekadar menjadi instrumen menutup kebutuhan operasional rutin.
"Kami meminta penjelasan mengenai urgensi dana tersebut, kondisi aktual BIJB, kemampuan perusahaan membiayai operasional secara mandiri, serta prospek kinerja perusahaan ke depan. Kami menilai penyertaan modal tidak boleh sekadar menjadi instrumen untuk menutup kebutuhan operasional rutin," tegas Sri Wahyuni.
Jawaban Gubernur Ditunggu Jumat Pekan Ini
Jawaban resmi atas pandangan DPRD Jabar terkait kondisi fiskal dan APBD Perubahan 2026 akan disampaikan Gubernur Jawa Barat pada Rapat Paripurna berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung Jumat (4/9). Seluruh fraksi menanti kejelasan mengenai keberlanjutan program prioritas di tengah tekanan fiskal yang ada.
