BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menyatakan lembaganya siap menjadi penampung keluhan warga soal penetapan desil yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebut saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengevaluasi kriteria pembagian dari desil 1 hingga desil 10.
Momen ini, kata dia, menjadi celah bagi masyarakat yang merasa haknya sebagai penerima bantuan terabaikan akibat salah klasifikasi desil. Aspirasi yang masuk akan didisposisikan ke komisi terkait untuk kemudian diteruskan ke Jakarta.
Kewenangan Penuh Berada di Tangan Pusat
MQ Iswara menegaskan bahwa penentuan siapa yang masuk dalam kategori desil tertentu bukanlah domain pemerintah provinsi maupun DPRD. Ia menyebut keputusan final sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
"Karena dari pusatlah kriteria siapa yang berhak desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, dan seterusnya, terutama desil 5 dan desil 6 kan ini," ujarnya, Senin (1/9/2026).
Meski begitu, DPRD Jabar dapat menjembatani suara warga yang keberatan dengan hasil pendataan. Iswara mencontohkan, saat anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan, muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait mekanisme penilaian desil.
"Ada anggota DPRD yang datang ke masyarakat, dan dari mereka ada pertanyaan juga bagaimana cara menilainya. Tapi kan itu bukan domainnya kami DPRD, makanya kami menampung," jelasnya.
Alur Penyampaian Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Iswara menjelaskan sejumlah jalur yang bisa ditempuh warga untuk menyampaikan masukan. Aspirasi dapat diserahkan langsung kepada anggota dewan saat reses, melalui komisi terkait, atau menghubungi dirinya secara langsung.
"Kalau tadi disampaikan bahwa masih ada harapan masyarakat, sampaikan saja segera, bisa ke saya langsung, nanti saya langsung disposisi kepada komisi terkait agar segera dibuatkan surat pengantar ke Jakarta, ke Kemenko, agar bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan," tuturnya.
Pernyataan ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut pembahasan evaluasi desil kini tengah berlangsung. Iswara menilai kebijakan ini perlu dikawal agar tepat sasaran.
"Kalau kita melihat dari pernyataan Pak Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Airlangga, kan jelas bahwa sekarang sedang ada evaluasi lagi terkait dengan desil, baik dari desil 1 sampai desil 10. Sekarang kita masih menunggu itu," ungkapnya.
Evaluasi Libatkan Data dan Respons Warga
Evaluasi pembagian desil menjadi penting karena berimplikasi langsung pada penyaluran bantuan sosial. Kesalahan klasifikasi berdampak pada warga miskin yang tidak menerima bantuan, atau sebaliknya warga mampu yang justru masuk daftar penerima.
Iswara berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat betul-betul mengakomodasi kondisi riil di lapangan. Masukan dari daerah, kata dia, akan menjadi bahan pertimbangan yang berharga bagi pemutus kebijakan.
"Nanti saya pikir bagus saja jika ada masukan dari masyarakat dan sebaiknya segera dikirimkan ke Jakarta, karena saat ini di Kemenko Perekonomian sedang dibahas," pungkasnya.
