BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanggil paksa pengembang aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, Minggu (14/6/2026). Pemanggilan ini buntut dari kegagalan teknis sistem yang dibangun sepenuhnya dari nol, tanpa mengadopsi kerangka kerja yang sudah teruji dari tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, sistem macet total dan tak bisa diakses oleh ribuan pengguna.
Dalam unggahan Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, gubernur mengaku geram dengan keputusan pengembang yang dinilai tidak cermat. “Mengapa harus membuat sistem baru sepenuhnya dari awal, padahal sudah banyak referensi dan pengalaman yang bisa dijadikan acuan agar berjalan lancar? Akibatnya, sistem ini justru sering mengalami eror, macet, dan tidak dapat diandalkan,” tegasnya.
Ribuan Orang Tua dan Siswa Terdampak Gangguan Akses
Gangguan teknis ini melanda hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Para calon siswa dan orang tua mengeluhkan kesulitan saat melakukan pendaftaran, verifikasi data, hingga melihat hasil seleksi. Keresahan pun meluas di tengah masyarakat karena proses penerimaan murid baru yang seharusnya berjalan lancar justru berubah menjadi sumber ketidaknyamanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem aplikasi SPMB. Pengawasan terhadap seluruh tahapan seleksi juga akan diperketat untuk memastikan tidak ada celah kecurangan.
Dedi Mulyadi Tantang Warga Laporkan Praktik Jual Beli Kursi
Di tengah kekacauan teknis, beredar pula isu dugaan kecurangan dalam proses seleksi. Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk memainkan hasil seleksi demi keuntungan pribadi. Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi secara terbuka menantang warga Jawa Barat untuk berani melapor jika mengetahui praktik jual beli kursi sekolah.
“Saya tantang seluruh warga Jawa Barat untuk berani berbicara dan melapor. Jika ada yang mengetahui nama oknum guru, kepala sekolah, maupun pejabat yang terlibat dalam permainan, memanipulasi data, atau melakukan jual beli kursi, laporkan saja secara langsung kepada kami atau aparat penegak hukum,” ujarnya dengan tegas.
Laporan Wajib Disertai Bukti Konkret
Meski membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelapor, gubernur menegaskan setiap laporan harus didasari kebenaran dan dilengkapi bukti yang nyata. Bukti tersebut bisa berupa rekaman percakapan, pesan tertulis, bukti transaksi, atau dokumen lain yang mendukung. Jika terbukti, pelaku akan diproses hukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu.
“Kita ingin memastikan keadilan benar-benar terwujud, di mana setiap siswa mendapatkan haknya berdasarkan usaha dan kemampuan, bukan karena membeli posisi,” tambah Dedi Mulyadi. Komitmen menjaga integritas dunia pendidikan di Jawa Barat ditegaskan kembali, dengan sistem yang transparan, bersih, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh generasi muda.
