Pengadilan Rakyat Menengah Shenzhen mengimplementasikan sistem kecerdasan buatan (AI) khusus yang berhasil meningkatkan kecepatan penanganan perkara hingga 50 persen sepanjang 2025. Teknologi berbasis Large Language Model ini membantu hakim menyelesaikan rata-rata 744 kasus per tahun dan segera diimplementasikan secara massal di puluhan kota besar China lainnya.
Pengadilan Rakyat Menengah Shenzhen melaporkan lonjakan efisiensi kerja yang signifikan setelah mengadopsi sistem pilot berbasis kecerdasan buatan (AI). Sepanjang 2025, setiap hakim di pusat teknologi China tersebut rata-rata mampu merampungkan 744 kasus, naik 249 perkara dibandingkan tahun sebelumnya.
Pencapaian ini menempatkan hakim-hakim di Shenzhen sebagai tenaga hukum paling produktif di wilayah Guangdong. Angka tersebut melampaui rata-rata provinsi dengan selisih 261 kasus per hakim. Keberhasilan ini memicu rencana ekspansi teknologi serupa ke puluhan kota besar lain di seluruh China dalam waktu dekat.
Teknologi Large Language Model Spesifik Hukum
Berbeda dengan AI generatif umum, sistem yang dikembangkan sejak 2024 ini menggunakan domain-specific large language models (LLM). Pengadilan Shenzhen mengeklaim alat ini sebagai sistem bantuan yudisial pintar pertama di China yang dirancang khusus untuk memahami terminologi dan prosedur hukum yang kompleks.
Pengembangan selama dua tahun terakhir memungkinkan AI tersebut merambah berbagai lini hukum. Saat ini, sistem telah mencakup 85 prosedur yudisial dalam litigasi perdata, administrasi, hingga pidana. Berikut adalah beberapa fungsi utama yang dijalankan oleh sistem tersebut:
- Pengajuan Perkara: Otomasi verifikasi dokumen awal saat pendaftaran kasus.
- Peninjauan Berkas: Analisis cepat terhadap bukti-bukti yang masuk untuk menyaring informasi relevan.
- Persidangan: Bantuan transkripsi dan referensi hukum real-time bagi hakim selama sidang berlangsung.
- Penyusunan Dokumen: Draft otomatis untuk draf putusan dan administrasi surat-menyurat pengadilan.
Ekspansi ke Puluhan Kota di China
Melihat hasil positif di Shenzhen, otoritas hukum setempat mengonfirmasi bahwa sistem ini akan segera diluncurkan di pengadilan-pengadilan kota lain. Langkah ini merupakan bagian dari ambisi besar China untuk mendigitalisasi sistem peradilannya guna mengatasi tumpukan perkara yang terus meningkat setiap tahun.
Efisiensi yang dihasilkan tidak hanya memangkas waktu tunggu bagi pencari keadilan, tetapi juga mengurangi beban kerja administratif hakim. Fokus utama teknologi ini adalah mengambil alih tugas-tugas repetitif sehingga hakim manusia bisa lebih berkonsentrasi pada pengambilan keputusan hukum yang krusial dan kompleks.
Relevansi bagi Transformasi Digital di Indonesia
Inovasi di Shenzhen ini memberikan gambaran nyata bagi Indonesia yang sedang gencar mendorong e-Court melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Meski Mahkamah Agung RI telah memulai digitalisasi administrasi, integrasi LLM yang mampu menyusun draf dokumen hukum secara otomatis bisa menjadi langkah evolusi berikutnya.
Penerapan AI di sektor hukum Indonesia tentu memerlukan regulasi ketat, terutama terkait etika dan transparansi algoritma agar tidak mengintervensi independensi hakim. Namun, melihat beban kasus di kota-kota besar seperti Jakarta yang sangat tinggi, adopsi teknologi asisten yudisial seperti di Shenzhen berpotensi menjadi solusi jangka panjang.
Ke depan, China diprediksi akan terus memperhalus kemampuan AI ini untuk meminimalkan kesalahan interpretasi teks hukum. Keberhasilan implementasi massal di kota-kota lain nantinya akan menentukan apakah model "hakim AI" ini bisa menjadi standar baru di kancah hukum global.
