SUMEDANG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memulai program intervensi kemiskinan berbasis wilayah melalui skema Kampung Sosial di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Langkah konkret dari program ini langsung menyasar sektor ekonomi dengan menghadirkan bursa kerja bagi masyarakat setempat.
Lowongan Kerja Sektor Menjahit dan Kelistrikan Dibuka
Sebagai bagian dari intervensi ekonomi, pemerintah menyediakan sekitar 200 lowongan pekerjaan yang difokuskan pada sektor menjahit dan kelistrikan. Langkah ini bertujuan memberikan akses kerja langsung bagi warga Cimanggung agar dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Kampung Sosial dirancang sebagai wadah integrasi berbagai layanan pemerintah di lapangan. Selain pembukaan lapangan kerja, program ini mencakup pendampingan sosial, penyaluran bantuan dasar, hingga upaya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat di tingkat desa secara berkelanjutan.
Mengapa Cimanggung Jadi Fokus Intervensi Sosial?
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih menjelaskan, pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pemetaan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan terdapat empat desa di Cimanggung yang memiliki jumlah warga dalam kategori desil terendah paling banyak di Sumedang.
“Dipilihnya Cimanggung, karena berdasarkan data termasuk wilayah dengan jumlah desil terendah terbanyak di Kabupaten Sumedang. Ada empat desa di wilayah ini yang masuk kategori tersebut, sehingga menjadi fokus pelaksanaan Kampung Sosial,” kata Noneng di Sumedang, Jumat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang saat ini berada di angka 8,81 persen atau sekitar 105,82 ribu jiwa. Angka tersebut sebenarnya telah menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang mencapai 9,10 persen.
Bupati Targetkan Penurunan Kemiskinan yang Terukur
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa keberhasilan Kampung Sosial tidak boleh hanya berhenti pada tataran seremonial. Ia menuntut adanya indikator capaian yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran.
“Kalau kemiskinan di kampung ini tidak berkurang, berarti programnya belum berhasil. Harus ada indikator yang jelas dan terukur di akhir tahun,” ujar Dony.
Dony menambahkan, penanganan kemiskinan harus menjadi gerakan gotong-royong yang tumbuh dari kesadaran masyarakat desa, bukan sekadar tugas birokrasi. Melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemprov Jabar, Pemkab Sumedang, hingga pemerintah desa, diharapkan tercipta lingkungan yang inklusif dan berdaya bagi seluruh warga.
