BANDUNG — Indri Rindani, anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, menyoroti perlunya penguatan manajemen pengawasan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar program prioritas nasional ini benar-benar berdampak pada perekonomian warga. Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi pengawasan koperasi, di mana ia lebih memilih membuka ruang tanya jawab untuk mendengar langsung persoalan di lapangan.
Baru 15 Koperasi Berjalan dari 151 Kelurahan
Dari data yang dipaparkan Indri, dari total 151 kelurahan di Kota Bandung, baru sekitar 15 koperasi yang aktif berjalan melalui skema gotong royong dengan mengandalkan iuran wajib dan bulanan anggota. Sementara itu, terdapat 10 koperasi lain yang masih dalam tahap pengembangan. Enam di antaranya sudah beroperasi, sedangkan empat sisanya masih dalam proses penyediaan lahan dan penguatan kelembagaan.
“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau di desa sebelumnya sudah ada BUMDes, dana desa, dan koperasi desa yang menjadi fondasi. Sementara di perkotaan, masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap koperasi,” kata Indri.
Tantangan: Ego Sektoral dan Anggaran Terbatas
Indri menegaskan, keberhasilan KKMP tidak bisa dibebankan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Ia meminta seluruh dinas terkait berkolaborasi tanpa ego sektoral. “Program prioritas nasional ini harus didukung oleh seluruh perangkat daerah. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua harus saling berkolaborasi agar program bisa berjalan sesuai target,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah kota lebih proaktif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkot Bandung perlu agresif mencari dukungan pendanaan dari pusat. “Dinas-dinas harus aktif membangun komunikasi dengan kementerian. Jangan hanya mengandalkan anggaran daerah,” kata Indri.
Dukungan Kementerian dan Kerja Sama Lahan
Indri mengatakan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koperasi untuk membahas percepatan program. Dari hasil komunikasi tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan, termasuk melalui kerja sama penyediaan lahan yang melibatkan Agrinas dan Pemerintah Kota Bandung.
Ia berharap keberadaan KKMP bisa menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan dan memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas ekonomi produktif di tingkat kelurahan. “Tujuan akhirnya adalah bagaimana koperasi benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat dari bawah dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan,” pungkasnya.
