BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan pengawasan harga MinyaKita di pasaran menjadi prioritas utama dalam pengendalian inflasi daerah. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan pemantauan akan dilakukan secara berkala di pasar tradisional dan jalur distribusi lainnya.
“Terkait minyak goreng, seperti yang disampaikan Menteri Perdagangan, MinyaKita bukan seluruhnya barang bersubsidi. Hanya sekitar 30 persen distribusinya yang dikendalikan Bulog, sementara 70 persen mengikuti mekanisme pasar,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin, 22 Juni 2026.
Skema Distribusi yang Membutuhkan Pengawasan Ekstra
Farhan menjelaskan, dominasi mekanisme pasar dalam distribusi MinyaKita membuat harga komoditas ini rentan fluktuasi. Oleh karena itu, pengawasan menjadi kunci agar harga tidak melonjak di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Pemkot Bandung akan memastikan seluruh rantai distribusi, dari distributor hingga pedagang eceran, mematuhi HET. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menindak sesuai aturan yang berlaku.
60 Ribu Kepala Keluarga Terima Bantuan Pangan
Di sisi lain, Pemkot Bandung juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat. Bantuan ini merupakan program dari Badan Pangan Nasional yang ditujukan bagi keluarga penerima manfaat.
“Diperkirakan sekitar 60 ribu kepala keluarga di Kota Bandung akan menerima bantuan tersebut, baik berupa MinyaKita maupun beras SPHP,” ungkap Farhan.
Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kelompok rentan dan berpenghasilan rendah di tengah tekanan harga kebutuhan pokok. Pemkot memastikan data penerima manfaat telah diverifikasi agar penyaluran tepat sasaran.
Langkah Strategis Menjaga Daya Beli
Kombinasi antara pengawasan harga dan penyaluran bantuan pangan menjadi strategi Pemkot Bandung dalam mengendalikan inflasi. Farhan menekankan, kedua kebijakan ini saling melengkapi untuk menjaga stabilitas ekonomi warga.
“Maka Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pengendalian inflasi akan memastikan harga mengikuti HET serta memastikan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Pemkot berharap, dengan pengawasan ketat dan bantuan yang tepat sasaran, daya beli masyarakat Kota Bandung tetap terjaga meskipun ada dinamika harga di tingkat nasional.
