BOGOR — Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, yang akrab disapa Jaro Ade, memimpin rapat koordinasi percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum Leuwiliang–Rancabungur. Rapat yang digelar Jumat (3/7/2026) itu juga membahas jalan penunjang akses tambang di wilayah tersebut.
Rapat dihadiri perwakilan Kejaksaan, Polres Bogor, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta perangkat daerah terkait. Tim Percepatan Pengadaan Tanah turut dilibatkan dalam forum tersebut.
Verifikasi Dokumen Pengadaan Tanah Jadi Bahasan Utama
Dalam rapat itu, Jaro Ade menyebutkan bahwa pihaknya membahas tahapan pengadaan tanah dan tindak lanjut hasil verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan tidak ada hambatan administrasi di lapangan.
“Koordinasi ini agar seluruh proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, tepat sasaran, serta mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Jaro Ade dalam pernyataannya pada Sabtu (4/7/2026).
Sinergi Lintas Instansi Diperkuat
Jaro Ade menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar tidak ada kendala dalam proses pengadaan tanah. Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan BPN akan mempercepat realisasi pembangunan jalan tersebut.
“Diharapkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan secara efektif sehingga pembangunan Jalan Leuwiliang–Rancabungur dapat segera terealisasi,” ujar dia.
Target: Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan jalan ini diyakini bakal meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bogor. Jaro Ade menyebut proyek ini juga dirancang untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Jalan penunjang akses tambang yang ikut dibahas dalam rapat dinilai strategis untuk mendukung aktivitas industri di kawasan tersebut. Pemerintah kabupaten berharap proses pengadaan tanah rampung dalam waktu dekat agar konstruksi bisa segera dimulai.
