BOGOR — Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan literasi hukum yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM dan warga biasa. BAS, yang juga bergerak di bidang ekonomi kreatif, melihat banyak pengusaha kecil belum memahami aspek legalitas usaha seperti pendirian badan hukum, hak kekayaan intelektual, hingga kontrak dagang.
Mengapa UMKM Butuh Layanan Hukum?
Menurut data internal BAS, sebagian besar pelaku UMKM binaan mereka di Bogor dan sekitarnya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikasi halal karena terkendala biaya dan prosedur administrasi. Kantor hukum yang baru diresmikan ini akan menyediakan konsultasi gratis secara berkala dan pendampingan berbiaya murah untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut.
“Kami ingin UMKM tidak hanya naik kelas dari sisi omzet, tapi juga dari kepatuhan hukum. Legalitas adalah fondasi agar mereka bisa mengakses permodalan dari bank dan pasar yang lebih luas,” ujar perwakilan BAS dalam sambutannya.
Layanan yang Tersedia di Sekretariat Baru
Sekretariat yang berlokasi di wilayah Bogor ini tidak hanya menjadi kantor administrasi, tetapi juga pusat kegiatan pelatihan dan penyuluhan hukum. Beberapa program awal yang direncanakan meliputi:
- Klinik konsultasi hukum gratis setiap pekan untuk warga tidak mampu.
- Pelatihan penyusunan kontrak sederhana bagi pelaku UMKM.
- Pendampingan pengurusan izin usaha dan hak cipta produk kreatif.
Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S and Associates akan menjadi mitra teknis dalam menjalankan program-program tersebut. Dengan penggabungan antara lembaga ekonomi kreatif dan firma hukum, BAS berharap bisa memberikan solusi yang lebih holistik.
Apa Dampaknya bagi Warga Bogor?
Kehadiran lembaga ini diharapkan bisa menekan angka sengketa usaha kecil yang kerap berakhir di ranah pidana karena ketidaktahuan hukum. Selain itu, warga yang selama ini enggan datang ke kantor pengacara karena biaya mahal kini punya alternatif yang lebih terjangkau.
BAS menargetkan pada tahun pertama operasional sekretariat ini, setidaknya 500 pelaku UMKM dan 200 warga umum bisa mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan. Angka ini akan dievaluasi setiap enam bulan untuk disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
