BOGOR — Para ulama di Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk segera menekan angka pengangguran sebagai langkah strategis memberantas praktik game online terlarang. Desakan ini muncul setelah maraknya laporan warga yang kehilangan tabungan hingga terjerat utang akibat judi online yang dikemas dalam permainan digital.
Mengapa Pengangguran Jadi Pintu Masuk Game Online Terlarang?
Menurut sejumlah tokoh agama, kondisi ekonomi yang sulit membuat warga, khususnya generasi muda, mencari jalan pintas. Game online terlarang kerap menawarkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, sesuatu yang sulit ditolak oleh mereka yang tak punya pekerjaan tetap.
“Ini bukan persoalan iman semata. Ketika perut lapar dan tak ada penghasilan, iman diuji. Negara hadir untuk menyediakan lapangan kerja, bukan hanya menangkap pemainnya,” ujar seorang pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor dalam pertemuan dengan perangkat daerah setempat, pekan lalu.
Angka Pengangguran di Kota Bogor dan Kaitannya dengan Kriminalitas Siber
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor masih berada di kisaran angka yang perlu diwaspadai. Meski trennya menurun pascapandemi, jumlah pencari kerja, terutama lulusan SMA dan sarjana muda, masih tinggi. Kondisi ini dinilai menjadi lahan subur bagi praktik ilegal berbasis digital.
Ulama memandang pendekatan represif saja tidak cukup. Razia dan blokir situs terbukti tidak pernah tuntas. Setiap kali satu server ditutup, puluhan server baru bermunculan. “Yang harus diputus adalah rantai pasok pemainnya, dan itu dimulai dari ekonomi rumah tangga,” tambahnya.
Pemkot Bogor Didorong Percepat Program Padat Karya dan Pelatihan Digital
Desakan ini mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor untuk mengebut program pelatihan keterampilan digital. Beberapa kecamatan dengan angka pengangguran tinggi, seperti Bogor Utara dan Tanah Sareal, menjadi prioritas sasaran.
Program yang disiapkan mencakup pelatihan coding, desain grafis, hingga pemasaran produk UMKM secara daring. Tujuannya agar warga memiliki alternatif penghasilan yang halal dan berkelanjutan, sehingga tak mudah tergoda oleh tawaran game online terlarang yang menjanjikan uang cepat.
Apa Langkah Konkret yang Sudah Dilakukan?
Pemkot Bogor sendiri telah menganggarkan dana untuk program padat karya tunai di 68 kelurahan. Namun, para ulama menilai program tersebut belum menyentuh kelompok usia produktif yang melek teknologi. Mereka meminta ada sinergi antara dinas sosial, tenaga kerja, dan kepolisian untuk memetakan titik rawan.
“Kami tidak anti-teknologi. Yang kami tolak adalah penyalahgunaannya. Kalau pemuda punya pekerjaan, mana mungkin mereka habiskan waktu untuk judi online,” pungkas tokoh agama tersebut.
Situasi ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Bogor. Tanpa penanganan ekonomi yang terstruktur, praktik game online terlarang diprediksi akan terus menjerat warga, terutama di tengah lesunya pasar kerja formal.
