TASIKMALAYA — PMII Cabang Kabupaten Tasikmalaya menilai perayaan HUT ke-394 yang digelar pemerintah daerah bersama Bank Indonesia – dengan karnaval batik, rekor MURI opak, dan bazar UMKM – hanyalah seremoni tanpa refleksi mendalam. “Hari jadi, jadi apa? Bukan cukup sebatas seremonial. Momen ini harus menjadi refleksi bersama terhadap kondisi daerah saat ini,” ujar Agis Magfur, Minggu (26/7/2026).
IPM Tasikmalaya Terendah di Jawa Barat
Salah satu data yang diungkap PMII adalah posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang masih berada di kelompok terbawah se-Jawa Barat. Agis menyebut capaian itu menjadi pekerjaan rumah utama yang belum tersentuh program pembangunan berkelanjutan. “Bagaimana mungkin kita berpesta, sementara kualitas sumber daya manusia masih tertinggal,” tegasnya.
Pinjaman Rp230 M untuk 63 Km Jalan Desa
PMII juga mengkritisi kondisi fiskal daerah yang dinilai terlalu bergantung pada utang. Agis merujuk pada pinjaman Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp230,25 miliar. Dana itu digunakan untuk membangun dan memperbaiki 32 ruas jalan dengan total panjang sekitar 63 kilometer. “Untuk infrastruktur paling mendasar saja pemerintah harus menggadaikan masa depan lewat pinjaman,” kritik Agis.
Pendidikan, Kesehatan, dan Lapangan Kerja Masih Terbatas
Agis juga menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di daerah pelosok, akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau masyarakat terpencil, serta terbatasnya ruang pengembangan generasi muda. “Kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan masih menjadi hambatan bagi kreativitas pemuda,” katanya. Menurutnya, perayaan tahunan seharusnya diiringi percepatan penyelesaian masalah-masalah itu, bukan sekadar panggung hiburan dan bazar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya atas kritik yang dilontarkan PMII. Agis berharap sorotan ini menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan pembangunan ke depan.
