KARAWANG — Program LKS gratis ini mencakup siswa di seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah di wilayah Kabupaten Karawang. Peluncuran resmi dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemkab Karawang.
"Untuk penyaluran LKS gratis menunggu launching dulu oleh Pak Bupati pada tanggal 23 Juli, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, di Aula Pemda pukul 09.00 WIB," kata Wawan, Minggu (19/7).
Mekanisme Penyaluran dan Syarat Penerima
Setelah seremoni peluncuran, Dinas Pendidikan akan segera mendistribusikan LKS ke sekolah-sekolah. Pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme penyaluran agar buku sampai ke tangan siswa tepat waktu.
Wawan belum merinci teknis pendataan penerima, namun memastikan program menyasar seluruh siswa yang terdaftar di sekolah negeri maupun swasta di bawah naungan Pemkab Karawang. Pengecualian mungkin berlaku untuk sekolah yang sudah memiliki program serupa dari sumber lain.
Respons Warga: Menahan Beli Hinggu Tunggu Realisasi
Kebijakan ini disambut antusias orang tua siswa. Ikbal Maulana (40), warga Karawang, mengaku belum membeli LKS untuk anaknya yang baru masuk sekolah. Ia sengaja menunggu realisasi program pemerintah.
"Saya belum beli LKS karena anak juga baru masuk sekolah. Kalau memang nanti dibagikan gratis tentu sangat membantu dan mengurangi pengeluaran," terangnya.
Hal senada disampaikan Desi (32). Menurutnya, awal tahun ajaran selalu menjadi periode dengan pengeluaran tinggi. Kehadiran LKS gratis meringankan beban belanja perlengkapan sekolah.
"Kami senang dengan adanya program ini. Mudah-mudahan setelah diluncurkan bisa segera dibagikan kepada semua siswa yang berhak menerima," tutupnya.
Anggaran Bersumber dari APBD Karawang
Program LKS gratis ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan Pemkab Karawang untuk menekan angka putus sekolah dan meringankan biaya operasional orang tua. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2026.
Dinas Pendidikan belum memublikasikan nilai total pengadaan LKS. Namun, kebijakan serupa di tahun-tahun sebelumnya biasanya menelan anggaran hingga miliaran rupiah tergantung jumlah siswa dan jenis buku.
Pemkab Karawang berharap program ini dapat mengeliminasi praktik jual-beli LKS di lingkungan sekolah yang kerap membebani orang tua. Pengawasan akan diperketat agar tidak ada pungutan liar terkait buku penunjang belajar.
