KUNINGAN — Sepuluh kabupaten dan kota di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tergabung dalam forum Kunci Bersama mencatatkan realisasi investasi Rp42,63 triliun. Angka itu dihimpun sejak triwulan I 2024 hingga triwulan II 2026.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar yang juga menjabat Ketua Sekretariat Kunci Bersama mengatakan forum itu dibentuk atas kesadaran bahwa pembangunan tidak boleh berhenti di garis batas daerah.
"Kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah harus dipandang sebagai halaman depan pembangunan, bukan lagi halaman belakang," kata Dian dalam keterangan yang diterima di Kuningan, Senin.
14 Juta Penduduk dan Deretan Sektor Unggulan
Kawasan Kunci Bersama dihuni hampir 14 juta penduduk. Menurut Dian, jumlah itu menjadi pasar sekaligus tenaga kerja potensial bagi investor.
Potensi yang ditawarkan mencakup pertanian modern, agribisnis, kelautan dan perikanan, peternakan, industri manufaktur, pariwisata, sport tourism, hingga perdagangan karbon. Semua sektor itu, kata dia, bisa dikembangkan secara bersama lintas batas daerah.
10 Daerah Anggota dan Target Desk Investasi Nasional
Sepuluh daerah anggota Kunci Bersama meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, dan Kabupaten Brebes.
Pada Kunci Bersama Summit 2026 di Jakarta, masing-masing daerah memaparkan potensi unggulan dan menawarkan peluang investasi langsung kepada pelaku usaha. Dian berharap pemerintah pusat dapat menetapkan forum ini sebagai Desk Investasi Nasional.
"Kami berharap pemerintah pusat dapat menetapkan Kunci Bersama sebagai Desk Investasi Nasional sehingga kolaborasi investasi di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan merata," ucap dia.
Investasi Bukan Sekadar Modal, Tapi Soal Kepercayaan
Dian menilai investasi bukan sekadar masuknya modal. Ia menekankan bahwa angka Rp42,63 triliun mencerminkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap daerah-daerah anggota.
"Kepercayaan lahir ketika pemerintah mampu menghadirkan kepastian, kemudahan, dan keberpihakan terhadap pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya.
