JAWA BARAT — Pemerintah Belanda meluncurkan skema Digital Autonomous Work Environment (DAWO) untuk menggantikan Windows dengan NixOS, sistem operasi open-source buatan pengembang lokal Eelco Dolstra. Migrasi bertahap ini menargetkan delapan kotamadya sebagai uji coba awal, dengan implementasi penuh diperkirakan rampung akhir tahun depan. Langkah ini menjadikan Belanda negara Eropa terbaru yang mengurangi ketergantungan pada vendor teknologi Amerika Serikat.
Skema DAWO (Digitaal Autonome Werkomgeving Overheid) mencakup lebih dari sekadar penggantian sistem operasi. Pemerintah Belanda juga mengeksplorasi infrastruktur cloud, perangkat lunak produktivitas, dan berbagai lapisan perangkat lunak lain yang selama ini dikuasai vendor asing. Uji coba skala kecil sedang berjalan di berbagai badan publik, dan delapan kotamadya dikabarkan tengah bersiap memulai trial mereka sendiri.
Langkah Belanda menyusul pilot project yang sudah dimulai pada April 2026. Migrasi penuh diproyeksikan memakan waktu bertahun-tahun dan melibatkan beberapa tahap tender, namun pemerintah menargetkan migrasi pertama sudah terjadi pada akhir tahun depan.
Mengapa Windows Diganti NixOS?
Windows saat ini menguasai sekitar 63% desktop global berdasarkan data Statcounter. Angka itu terus menurun seiring naiknya popularitas macOS dan sistem operasi alternatif lain. Bagi Belanda, ketergantungan pada satu vendor asing menimbulkan risiko kedaulatan digital yang tidak bisa diabaikan.
NixOS dipilih setelah melalui proses evaluasi yang juga menguji openSUSE dan Fedora. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Eelco Dolstra, dan yayasan NixOS Foundation berbasis di Belanda sendiri. Faktor kedekatan geografis dan kontrol lokal menjadi pertimbangan utama.
Selain NixOS, Belanda menjajaki kerja sama dengan vendor teknologi Eropa lain seperti La Suite dari Prancis dan openDesk dari Jerman. Kolaborasi ini bagian dari dorongan pro-Eropa yang lebih luas di kawasan.
Apa yang Mendorong Migrasi Ini?
Kekhawatiran utama adalah potensi akses pemerintah Amerika Serikat terhadap data pengguna perangkat lunak buatan negaranya. Isu ini muncul di tengah dinamika geopolitik yang kompleks dan mendorong banyak negara Eropa mencari alternatif sovereign.
Belanda bukan satu-satunya. Negara bagian Schleswig-Holstein di Jerman sudah lebih dulu mengumumkan rencana migrasi serupa. Estonia dan kota Lyon di Prancis juga mengambil langkah searah. Pola ini menunjukkan pergeseran sistematis di blok Eropa menuju perangkat lunak yang dikembangkan dan dikendalikan di dalam kawasan.
Dampak ke Pengguna dan Pasar Global
Bagi pengguna biasa di Belanda, perubahan ini tidak akan terasa dalam waktu dekat. Migrasi berlangsung bertahap dan hanya menyentuh lingkungan kerja pemerintah terlebih dahulu. Namun dalam jangka panjang, langkah ini bisa memengaruhi ekosistem perangkat lunak publik secara signifikan.
Pasar global sistem operasi desktop kemungkinan tidak akan terguncang dalam waktu singkat. Pangsa Windows yang masih di atas 60% memberi Microsoft ruang bernapas. Tapi tren adopsi open-source di sektor pemerintahan Eropa patut dicermati, terutama jika negara lain mengikuti jejak Belanda.
Untuk pengguna di Indonesia, perkembangan ini relevan sebagai gambaran bagaimana kedaulatan digital menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan teknologi pemerintah. Beberapa instansi di dalam negeri juga mulai mendorong penggunaan perangkat lunak open-source, meski skala dan pendekatannya berbeda.
Belanda membuktikan bahwa migrasi sistem operasi skala nasional bukan proyek instan. Dibutuhkan uji coba bertahap, evaluasi vendor, dan komitmen jangka panjang. Hasil akhirnya akan menjadi referensi bagi negara lain yang mempertimbangkan langkah serupa.
