BANDUNG — Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 menetapkan masa siaga selama enam bulan penuh, terhitung 1 November 2026 sampai 30 April 2027. Cakupannya seluruh daerah provinsi, terdiri dari 18 kabupaten dan sembilan kota.
Dedi Mulyadi menyatakan cakupan status siaga darurat bencana meliputi seluruh wilayah Jawa Barat tanpa kecuali. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan seluruh 27 kabupaten/kota masuk dalam cakupan status siaga darurat bencana. Wilayah tersebut terdiri dari 18 kabupaten dan sembilan kota," ujar Dedi dalam surat keputusan tersebut.
18 Kabupaten dan 9 Kota yang Masuk Cakupan Siaga
Kabupaten yang tercakup meliputi Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
Sementara sembilan kota terdiri dari Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Tidak ada daerah yang dikecualikan dari status siaga.
Lima Ancaman Bencana yang Jadi Perhatian
Pemerintah provinsi memetakan lima jenis bencana hidrometeorologi sebagai ancaman utama selama musim hujan 2026/2027. Kelimanya adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor.
Dedi menegaskan cakupan status siaga mencakup kelima jenis bencana tersebut di seluruh daerah yang ditetapkan. "Status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi serta tanah longsor di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026/2027 yang selanjutnya disebut status siaga darurat bencana, meliputi seluruh daerah tersebut," kata Dedi.
Enam Bulan untuk Perkuat Antisipasi di Daerah
Masa berlaku setengah tahun memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota memperkuat langkah antisipasi dan kesiapan penanganan. Seluruh daerah diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap banjir dan longsor yang rawan dipicu curah hujan tinggi.
Dalam keputusan gubernur ditegaskan masa berlaku status siaga dimulai sejak awal November 2026. "Status siaga darurat bencana terhitung mulai tanggal 1 November 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2027," jelas Dedi.
Pembiayaan Penanganan Ditopang APBD
Keputusan gubernur juga mengatur skema pendanaan penanganan bencana hidrometeorologi selama masa siaga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pembiayaan melalui APBD maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Dedi.
Dengan penetapan ini, 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki payung hukum dan anggaran untuk bergerak sebelum bencana terjadi, bukan hanya setelah banjir atau longsor melanda.