SUMEDANG — Ketua SC Musda XI DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menyatakan pendaftaran terbuka bagi seluruh kader yang memenuhi persyaratan pencalonan. Formulir diambil sekaligus diserahkan langsung ke sekretariat yang telah disiapkan panitia di Gedung Golkar Sumedang.
"Besok kami mulai menerima pendaftaran. Kami memberikan kesempatan kepada seluruh kader terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mengambil formulir dan mendaftarkan diri secara langsung di sekretariat," ujar Asep saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Golkar, Minggu (4/10/2026).
Siapa Saja Pemegang Hak Suara di Musda XI?
Komposisi pemegang hak suara dalam Musda XI berasal dari 26 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Sumedang. Ditambah satu unsur DPD Partai Golkar Jawa Barat, satu unsur DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang demisioner, serta satu unsur Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Sumedang.
Dua suara gabungan juga diberikan kepada organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan Partai Golkar serta organisasi sayap partai. Organisasi tersebut mencakup Kosgoro, Soksi, MKGR, Alhidayah, AMPI, Majelis Dakwah Islamiyah, Satkar Ulama, HWK, serta organisasi sayap AMPG dan KPPG.
Verifikasi Faktual Cegah Dukungan Ganda
Wakil Ketua SC Musda XI, Ivan Yudi Wibowo, menegaskan proses pencalonan dijalankan dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan persaingan yang sehat. Seluruh kader yang memenuhi ketentuan memiliki kesempatan mengikuti kontestasi dan menunjukkan kapasitasnya.
"Proses ini kami jalankan dengan prinsip demokrasi Pancasila dan asas kekaryaan. Harapannya, Musda XI dapat menghasilkan sosok pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa Partai Golkar semakin besar," kata Ivan.
Setelah masa pendaftaran berakhir, SC tidak langsung menetapkan calon yang lolos. Panitia lebih dulu memeriksa seluruh dokumen dan dukungan yang disampaikan para kandidat melalui pemeriksaan administratif sekaligus pengecekan faktual.
Tahapan verifikasi menjadi bagian penting untuk menghindari munculnya dukungan ganda di antara bakal calon. Hasil verifikasi nantinya menentukan apakah seorang bakal calon telah memenuhi ambang dukungan yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai ketua.
Kapan Aklamasi Bisa Terjadi?
Asep menjelaskan, jika dalam verifikasi faktual terdapat kandidat yang terbukti mengantongi dukungan sah lebih dari 50 persen plus satu dari total pemegang hak suara, proses pemilihan dapat berujung pada penetapan secara aklamasi.
"Kalau setelah verifikasi faktual ada calon yang memperoleh dukungan sah lebih dari 50 persen plus satu, maka pemegang hak suara dapat menetapkan calon tersebut sebagai Ketua DPD secara aklamasi," ujar Asep.
Dengan dibukanya pendaftaran, bursa Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang memasuki fase penentuan. Kesiapan kandidat dan kekuatan dukungan dari para pemegang hak suara akan menjadi faktor penting yang menentukan arah Musda XI.
