JAWA BARAT — Pemerintah menyatukan kebijakan hilirisasi mineral dan transisi energi dalam satu koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah ini dinilai kunci agar kekayaan nikel, tembaga, dan bauksit tidak berhenti sebagai komoditas mentah, melainkan tumbuh menjadi basis industri baru. Investasi hilirisasi pada semester I 2026 sudah mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menilai penggabungan koordinasi kedua kebijakan itu sebagai langkah strategis. Alasannya, ekspansi industri pengolahan mineral menuntut pasokan energi dalam jumlah besar sehingga kebijakan industrialisasi dan penyediaan energi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
"Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil," kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, hilirisasi dan transisi energi perlu dirancang dalam satu ekosistem. Tujuannya agar pertumbuhan industri diikuti penyediaan energi yang semakin efisien, andal, dan rendah karbon.
Nikel Berubah dari Pemasok Bahan Mentah Jadi Pemain Global
Perkembangan industri nikel menjadi modal penting menjalankan agenda tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia melonjak dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton pada 2023, atau sekitar 41 persen dari produksi dunia.
Angka itu menunjukkan perubahan posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok mineral global. "Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional," ujar Wahyudi.
Hilirisasi juga mulai berkembang pada komoditas lain. Smelter Freeport di Gresik berkapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun, dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun.
Ada pula Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dengan kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Nikel, Tembaga, dan Bauksit Punya Rantai Nilai Berbeda
Pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara bersamaan dinilai dapat memperluas basis industrialisasi Indonesia. Nikel menjadi basis pengembangan baterai dan kendaraan listrik, tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan, sedangkan bauksit dapat diolah menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur.
"Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik," kata Wahyudi.
Posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka ruang mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu ke hilir. Dengan integrasi itu, investasi yang masuk diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi menghasilkan efek berganda lewat pertumbuhan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, serta pengembangan kawasan industri.
B50 hingga E50 Jadi Jalan Kemandirian Energi
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Ir. ING Wardana menilai integrasi koordinasi hilirisasi dan transisi energi dapat menjadi fondasi ekosistem energi hijau nasional. Kekayaan mineral strategis Indonesia, menurut dia, bisa dikembangkan tidak hanya untuk menghasilkan produk tambang bernilai tambah, tetapi juga membangun rantai industri baru yang menciptakan lapangan kerja.
"Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau," ujar Wardana.
Selain hilirisasi, kemandirian energi perlu menjadi agenda utama. Pemerintah saat ini menjalankan program biodiesel B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kebijakan itu dapat diperkuat dengan pengembangan bahan bakar nabati lain, termasuk etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jika program tanam tebu, singkong, dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM," ujar Wardana.
Wardana menilai pengurangan impor energi dapat menjadi indikator penting mengukur keberhasilan kebijakan kemandirian energi. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penguasaan teknologi nasional.
"Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa," kata Wardana.
Bagi investor, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa proyek hilirisasi dan energi hijau akan berjalan dalam satu payung koordinasi. Kepastian pasokan energi rendah karbon menjadi penentu apakah target investasi hilirisasi Rp300,1 triliun pada semester I 2026 bisa berlanjut ke tahap industri baterai, elektronik, hingga kendaraan listrik.
