BANDUNG — Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggratiskan sekolah swasta bagi 70.000 siswa menuai sorotan tajam dari DPRD. Pasalnya, angka tersebut hanya sebagian kecil dari total siswa yang diperkirakan tak tertampung di sekolah negeri.
Maulana Yusuf, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, membeberkan data proyeksi tahun ajaran 2026. Jumlah lulusan SMP dan MTs negeri maupun swasta mencapai 826.996 siswa. Namun, daya tampung sekolah negeri—SMA, SMK, dan MA—hanya sekitar 319.561 kursi, termasuk 18.176 kursi di Sekolah Maung.
Lebih dari Setengah Juta Siswa Otomatis ke Swasta
Dari selisih tersebut, diperkirakan 507.435 siswa akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. "Lalu pertanyaannya, mengapa pemerintah hanya berfokus pada angka 70 ribu siswa? Ini justru mengaburkan tujuan awal membantu masyarakat miskin," ujar Maulana, Selasa (16/6/2026).
Ia mempertanyakan dasar penentuan angka 70.000 siswa yang dinilai tidak memiliki data pendukung yang jelas. "Apakah 70 ribu siswa itu benar-benar berasal dari kelompok tidak mampu? Dari total 507 ribu siswa yang bersekolah di swasta, berapa yang masuk kategori tidak mampu? Data ini bias dan kabur," tegasnya.
Pemetaan Data Jadi Kunci Tepat Sasaran
Menurut Maulana, Pemprov Jabar seharusnya membangun kebijakan pendidikan berbasis data akurat. Pemerintah perlu memetakan secara jelas kondisi ekonomi orang tua siswa sebelum menetapkan penerima bantuan.
"Bantuan harus menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Jangan sampai program mulia ini justru tidak tepat sasaran karena dasar datanya tidak jelas," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Program sekolah swasta gratis ini direncanakan menyasar siswa yang tidak lolos seleksi SPMB Maung maupun Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) di tahun ajaran mendatang.
