BOGOR — Empat posisi strategis di lingkup Pemerintah Kota Bogor akan segera ditinggalkan pejabatnya tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor mengonfirmasi bahwa seluruh jabatan yang lowong karena pensiun bakal diisi sementara oleh pelaksana tugas.
Jabatan Apa Saja yang Terkena Dampak?
Meski belum merinci seluruh nama instansi, keempat posisi tersebut masuk dalam kategori jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan setingkat eselon II ini biasanya membawahi dinas, badan, atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) strategis.
Pengisian plt menjadi langkah cepat yang ditempuh Pemkot Bogor agar roda birokrasi tidak tersendat. "Kami akan segera menetapkan plt untuk masing-masing posisi yang kosong," ujar Kepala BKPSDM Kota Bogor.
Mengapa Tak Langsung Seleksi Definitif?
Proses seleksi jabatan definitif memerlukan waktu panjang, mulai dari asesmen, fit and proper test, hingga penetapan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dengan status plt, pelayanan publik tetap berjalan tanpa jeda kepemimpinan.
Kebijakan ini lazim diterapkan di banyak daerah saat pejabat utama memasuki masa purna tugas di tengah tahun anggaran. Plt biasanya dijabat oleh pejabat eselon III atau pejabat fungsional tertentu yang dinilai kompeten.
Berapa Lama Plt Akan Bertugas?
Aturan kepegawaian membatasi masa tugas plt maksimal tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Dalam rentang waktu itu, BKPSDM Kota Bogor diwajibkan merampungkan proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi.
Pemkot Bogor sebelumnya juga pernah menerapkan pola serupa ketika sejumlah kepala dinas habis masa jabatan. Langkah ini dianggap paling efektif untuk menghindari kekosongan yang berkepanjangan.
Apa Implikasinya bagi Warga Bogor?
Secara langsung, pergantian pejabat dengan plt tidak menghentikan layanan administrasi kependudukan, perizinan, atau program pembangunan. Namun, pengambilan keputusan strategis—seperti pengesahan anggaran atau kebijakan baru—bisa tertunda hingga pejabat definitif dilantik.
Masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik seperti biasa di masing-masing dinas. Pemkot Bogor memastikan tidak ada perubahan jam operasional atau penghentian program selama masa transisi.
