BEKASI — Kawasan Pondok Gede Permai mulai mengadopsi konsep hunian adaptif bencana melalui pembangunan rumah panggung permanen. Proyek ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang bagi warga yang selama ini menjadi langganan banjir luapan sungai setiap tahun.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Faizin, meninjau langsung progres pembangunan unit percontohan tersebut pada Selasa (5/5/2026). Menurutnya, struktur hunian yang ditinggikan memberikan perlindungan maksimal tanpa mengharuskan warga mengungsi saat debit air meningkat.
“Daerah ini langganan banjir setiap tahun, dengan konsep rumah panggung ini diharapkan warga tetap aman meskipun air menggenangi bagian bawah rumah,” ujar Faizin usai meninjau lokasi.
Konstruksi Cepat Menggunakan Material Beton Pracetak SNI
Pembangunan hunian ini mengedepankan aspek ketahanan bangunan dengan penggunaan material beton pracetak berstandar nasional (SNI). Pemilihan material ini diklaim membuat struktur rumah lebih kokoh sekaligus mempercepat durasi pengerjaan di lapangan.
Secara teknis, pemasangan struktur utama rumah panggung ini hanya memakan waktu dua hari. Sementara itu, proses penyelesaian secara keseluruhan hingga unit siap dihuni membutuhkan waktu sekitar empat bulan, jauh lebih efisien dibanding konstruksi konvensional.
Langkah ini merupakan upaya konkret Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan infrastruktur pemukiman yang tangguh menghadapi perubahan iklim. Bekasi menjadi salah satu wilayah prioritas karena frekuensi banjir yang cukup tinggi di beberapa titik pemukiman padat.
Anggaran Rp125 Juta per Unit dan Fungsi Ruang Terbuka
Setiap unit rumah panggung ini dialokasikan dengan anggaran sekitar Rp125 juta. Selain mengejar faktor keamanan dari rendaman air, desain hunian juga memperhatikan kenyamanan penghuni dengan menyediakan ruang tambahan di bagian bawah bangunan.
“Dengan anggaran sekitar Rp125 juta per unit, rumah panggung tidak hanya mengedepankan aspek keamanan, tetapi juga kenyamanan. Bagian bawah rumah yang terbuka nantinya dapat bermanfaat sebagai ruang tambahan oleh penghuni,” kata Faizin.
Keberlanjutan program ini diharapkan dapat menekan kerugian materiil warga akibat kerusakan perabotan dan struktur bangunan yang biasanya terjadi pascabanjir. DPRD Jawa Barat berkomitmen terus mengawal implementasi hunian adaptif ini di titik-titik rawan bencana lainnya.
