BANDUNG — Anggota DPRD Kota Bandung Juniarso Ridwan menyoroti kebiasaan angkot berhenti di sembarang tempat sebagai salah satu penyebab arus lalu lintas tersendat. Dinas Perhubungan sudah menyiapkan shelter, tetapi menurut Juniarso, fasilitas itu belum dimanfaatkan optimal oleh para pengemudi.
“Dishub sebenarnya sudah menyiapkan shelter untuk angkot. Namun, dalam praktiknya, angkot masih banyak yang berhenti di mana saja untuk mencari penumpang. Akibatnya, shelter yang sudah dibangun justru tidak dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Sistem Titik Henti BRT Dinilai Lebih Tertib
Berbeda dengan angkot, BRT memiliki titik pemberhentian yang sudah ditetapkan. Bus hanya berhenti di shelter yang disediakan sehingga operasionalnya lebih teratur.
“Kalau BRT, tempat berhentinya sudah jelas. Bus tidak bisa berhenti sembarangan karena harus mengikuti sistem dan titik pemberhentian yang telah ditentukan. Ini menjadi salah satu keunggulan dalam membangun transportasi publik yang lebih tertib,” jelas Juniarso.
Ketertiban titik henti itu, menurutnya, berpengaruh langsung pada kelancaran lalu lintas. Kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya berpotensi menghambat pergerakan kendaraan lain, terutama di ruas jalan padat.
Kapasitas Angkut Besar Tekan Jumlah Bus di Jalan
Keunggulan lain yang disorot Juniarso adalah kapasitas angkut BRT yang relatif besar. Dengan sekali perjalanan membawa lebih banyak penumpang, kebutuhan jumlah bus bisa ditekan dibandingkan mengandalkan kendaraan berkapasitas kecil.
“Dengan kapasitas angkut yang besar, jumlah bus yang dibutuhkan tidak harus terlalu banyak. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi massal, semakin berkurang pula jumlah kendaraan yang memenuhi jalan,” katanya.
Subsidi dalam program BRT disebutnya menjadi keuntungan tambahan bagi warga. Dukungan itu diharapkan membuat ongkos perjalanan lebih murah sehingga layanan terjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Tarif Murah dan Pelayanan Tertib Kunci Peralihan Moda
Juniarso menilai tarif terjangkau, kenyamanan, dan ketertiban pelayanan menjadi faktor penentu perubahan kebiasaan masyarakat dalam memilih moda transportasi. Ia optimistis pengguna kendaraan pribadi berpeluang beralih ke transportasi umum bila layanan memadai.
“Kalau transportasi publik nyaman, tertib, dan biayanya terjangkau, masyarakat tentu akan mempertimbangkan untuk menggunakannya. Bahkan, pengguna mobil pribadi pun bisa beralih karena ingin menghemat biaya perjalanan sekaligus menghindari kemacetan,” tuturnya.
Gangguan Lalu Lintas Selama Pembangunan Diminta Dipahami
Pembangunan infrastruktur BRT saat ini menimbulkan gangguan arus lalu lintas di sejumlah titik. Juniarso meminta warga melihat kondisi tersebut sebagai bagian dari proses penataan transportasi kota.
“Memang, selama pembangunan berlangsung, masyarakat merasakan gangguan lalu lintas. Namun, kalau pembangunan ini diselesaikan secara menyeluruh dan sistemnya berjalan dengan baik, ke depan manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menekankan pembenahan sistem transportasi tidak cukup dilakukan secara parsial. Infrastruktur pendukung, pengaturan operasional, serta keterpaduan dengan moda transportasi lain harus berjalan beriringan.
Angkot Tetap Dibutuhkan sebagai Pengumpan
Pengembangan BRT, kata Juniarso, bukan berarti menghilangkan angkot yang selama ini menjadi salah satu moda transportasi masyarakat. Angkot justru dapat diarahkan menjalankan fungsi sebagai feeder atau angkutan pengumpan.
Dalam pola itu, angkot menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor maupun halte BRT. Wilayah perumahan yang belum terjangkau langsung jaringan BRT tetap bisa dilayani angkot.
Juniarso berharap proses pembangunan BRT dituntaskan dengan perencanaan matang. Sarana transportasi baru itu diharapkan tidak berhenti sebagai fasilitas tambahan, tetapi menjadi bagian dari solusi persoalan kemacetan di Kota Bandung.
