TASIKMALAYA — Sorotan terhadap kinerja pemerintahan Viman-Diky mengemuka di tengah sejumlah persoalan kota yang belum terselesaikan, mulai dari penataan ruang hingga pertumbuhan ekonomi. Kalangan pengamat menilai legitimasi kepala daerah tidak cukup diraih dari kemenangan Pilkada, melainkan harus dibuktikan lewat kebijakan yang terukur dan berdampak langsung pada warga.
RPJMD sebagai Kontrak Politik yang Harus Dijawab
Pengamat politik sekaligus Ketua GMNU Kota Tasikmalaya, Miftah Farid, S.IP, menegaskan bahwa seluruh janji politik seharusnya sudah terakomodasi dalam RPJMD. Dokumen itu, kata dia, bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan kontrak politik yang menjadi tolok ukur publik.
“Visi dan misi itu diterjemahkan ke dalam RPJMD. Dari dokumen itu masyarakat bisa melihat target, arah, dan capaian pembangunan pemerintah daerah,” ujar Miftah.
Dua Agenda Besar Belum Tunjukkan Arah Jelas
Sejak masa kampanye, pasangan Viman-Diky mengusung dua agenda utama: memperkuat identitas Tasikmalaya sebagai kota religius lewat program SIOHAN (One Kelurahan One Hafiz) dan menghidupkan kembali sektor industri kreatif serta perdagangan di Priangan Timur. Namun, menurut Miftah, implementasi kedua program tersebut masih belum menunjukkan arah yang tegas.
“Program-program itu sudah disampaikan sejak kampanye. Tetapi sampai sekarang publik masih sulit melihat indikator keberhasilan maupun arah implementasinya,” katanya.
Perbandingan dengan Era Sebelumnya: Tema Tahunan Lebih Mudah Dievaluasi
Miftah membandingkan kondisi saat ini dengan pemerintahan sebelumnya yang dinilai memiliki fokus pembangunan lebih jelas. Pemerintahan lama, ujarnya, menerapkan tema pembangunan tahunan sehingga prioritas program lebih mudah dipahami dan dievaluasi oleh masyarakat.
“Dulu ada tema pembangunan setiap tahun sehingga publik bisa melihat fokus pemerintah dan mengukur keberhasilannya. Sekarang arah itu masih terasa belum tergambar secara jelas,” kata Miftah.
Publik Menunggu Hasil Nyata, Bukan Sekadar Janji
Miftah menegaskan bahwa masyarakat tidak sekadar menunggu seremoni peluncuran program unggulan. Yang lebih dibutuhkan adalah kepastian arah pembangunan yang terukur dan mampu menjawab persoalan riil di lapangan.
“Pada akhirnya masyarakat akan menilai bukan dari janji kampanye, tetapi dari hasil yang benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
