BANDUNG — Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku menerima data lengkap dari PPATK yang memuat nama dan alamat ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang diduga terlibat transaksi judi online. Salah satu temuan mencatat nilai transaksi seorang ASN mencapai sekitar Rp 800 juta dalam setahun.
“Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan, ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah, hingga sekitar Rp 800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Erwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/7/2026).
Data itu diterima Erwan saat menerima kunjungan anggota Ombudsman RI di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung. Ia mengungkapkan bahwa praktik judi online dan pinjaman online telah menjadi persoalan serius yang menyasar hampir semua kalangan, termasuk aparatur negara.
Ada ASN dengan Transaksi Ratusan Juta Rupiah
Erwan menyebut total transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai puluhan miliar rupiah. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. “Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 51 juta jiwa. Di balik berbagai prestasi yang diraih pemerintah daerah, termasuk di lingkungan TNI-Polri, masih ada persoalan yang cukup memprihatinkan, diantaranya maraknya judi online dan pinjaman online,” kata dia.
Identitas ASN Tidak Dibuka ke Publik, Pembinaan Jadi Prioritas
Erwan memastikan identitas para ASN tersebut tidak akan dibuka ke publik. Pemprov Jawa Barat memilih langkah pembinaan melalui Inspektorat agar para ASN tidak makin terjerumus dan mengulangi perbuatannya. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi ASN lainnya.
“Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” ungkap Erwan.
Ombudsman: Ini Bukan Sekadar Masalah Hukum, Tapi Etika
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menilai keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online dan pinjaman online bukan sekadar persoalan hukum. Menurutnya, persoalan ini juga menyangkut etika aparatur sebagai pelayan masyarakat. “Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman,” ujar Maneger.
Maneger menambahkan, perilaku terlibat dalam judi online maupun pinjaman online berpotensi memengaruhi profesionalisme aparatur negara. Hal ini bahkan dapat memicu munculnya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik apabila tidak segera ditangani. Ombudsman siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Jawa Barat untuk mendorong birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Edukasi Masyarakat dan Pengawasan SPMB Juga Disorot
Erwan berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar mereka memahami dampak buruk judi online dan pinjaman online. Selain itu, ia juga meminta masukan dari Ombudsman RI terkait berbagai persoalan pelayanan publik di Jawa Barat, termasuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar masalah tahun ini tidak kembali terjadi. “Saya berharap dengan kehadiran dari Ombudsman bisa menyelesaikan, termasuk masalah SPMB. Kami mohon arahan seperti apa sehingga tidak berlarut-larut, dan tidak berulang di tahun yang akan datang,” jelas Erwan.
