BANDUNG — Transformasi digital pemerintahan yang semakin masif membawa konsekuensi baru bagi aparatur sipil negara: data warga yang dikelola harus dijaga seperti aset paling berharga. Kesadaran inilah yang coba ditanamkan Diskominfo Kota Bandung melalui Sosialisasi Security Awareness kepada seluruh perangkat daerah.
Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, menegaskan bahwa pengamanan siber tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, celah keamanan kerap muncul bukan hanya dari sisi teknologi, melainkan juga dari kelalaian individu dalam mengelola akses data.
"Pengamanan siber tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau satu individu saja. Dibutuhkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi oleh seluruh stakeholder," kata Henryco dalam siaran pers, Rabu.
Setiap pegawai di lingkungan Pemkot Bandung disebut memiliki peran kunci dalam rantai keamanan informasi. Mulai dari melindungi akun resmi kedinasan, mengelola kata sandi secara berkala, hingga memastikan tidak ada akses tidak sah ke sistem pemerintahan.
Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yusuf Cahyadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk upaya meningkatkan kesiapsiagaan perangkat daerah dalam menghadapi ancaman siber. Perlindungan data pribadi warga menjadi perhatian utama di tengah gencarnya upaya peretasan terhadap institusi publik.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Rindy, memaparkan sejumlah langkah teknis yang bisa langsung diterapkan aparatur untuk mempersempit celah peretasan:
Langkah-langkah tersebut dinilai efektif untuk mengurangi potensi peretasan yang kerap memanfaatkan kelemahan teknis dan kelalaian pengguna.
Selain pencegahan, aparatur juga dibekali pengetahuan tentang alur penanganan ketika insiden siber benar-benar terjadi. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Asep Denny Surbakti, membagikan praktik penanganan melalui JabarProv-CSIRT atau Computer Security Incident Response Team.
Sistem itu mencakup pelaporan dan penanganan insiden, koordinasi lintas pihak, hingga pengujian keamanan berkala seperti vulnerability assessment dan penetration testing. JabarProv-CSIRT juga berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
Melalui penguatan ini, Pemkot Bandung mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif menjaga keamanan data. Tujuannya jelas: menjamin layanan publik berbasis digital tetap aman, andal, dan tepercaya bagi seluruh warga Bandung.