BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka opsi bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Upaya ini bertujuan menyelamatkan nasib para pekerja serta menjaga fungsi kawasan sebagai paru-paru kota yang krusial bagi publik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ketertarikan provinsi bukan didorong oleh motif keuntungan finansial semata. Sebaliknya, langkah ini merupakan misi penyelamatan aset legendaris yang memiliki vegetasi hutan kota yang masih terjaga dengan jajaran pohon besar.
Pria yang akrab disapa KDM ini menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi Bandung Zoo. Menurutnya, ketidakpastian yang berlarut-larut dapat berdampak buruk pada standar kesejahteraan satwa dan hak-hak dasar para pekerja di dalamnya agar tidak terbengkalai.
"Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi. Karena itu kawasan sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar," tutur Dedi dalam keterangannya di Bandung, Jumat.
Rencana pengambilalihan ini muncul lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum memberikan keputusan final mengenai lembaga pengelola baru. Saat ini, otoritas kota dikabarkan masih melakukan kajian mendalam dan tahap "audisi" untuk menentukan pihak yang dinilai paling layak menakhodai Bandung Zoo.
"Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum," ungkap Dedi.
Pemkot Bandung sendiri telah mengajukan waktu satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan calon pengelola. Jika dalam periode tersebut keputusan tetap tidak tercapai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk segera turun tangan mengamankan kawasan konservasi tersebut.