GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mulai memfokuskan pengembangan potensi energi baru terbarukan (EBT) melalui pemanfaatan panas bumi di tiga lokasi berbeda. Langkah ini diambil berdasarkan hasil kajian teknis yang menunjukkan adanya potensi besar untuk menghasilkan energi listrik ramah lingkungan yang berkelanjutan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan bahwa tiga wilayah yang menjadi prioritas pengembangan tersebut adalah Cisurupan, Kamojang, dan Karaha. Optimalisasi sumber daya alam ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam rencana jangka pendek, Pemkab Garut mendorong percepatan pembangunan sumur baru di dua lokasi yang sudah eksis. Kamojang diidentifikasi memiliki potensi tambahan kapasitas hingga 55 megawatt (MW), sementara kawasan Karaha diproyeksikan mampu menyumbang daya sebesar 20 MW.
"Potensi yang sekarang seperti Cisurupan, Kamojang, Karaha, itu juga potensial," kata Bupati Syakur di Garut, Jumat.
Syakur menekankan pentingnya akselerasi pembangunan di Kamojang karena dampaknya yang ganda. Selain membantu pemerintah pusat dalam memitigasi krisis energi, proyek ini menjadi instrumen penting untuk mendongkrak pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut melalui mekanisme bagi hasil yang lebih optimal.
"Iya minta tolong cepat yang pembangunan itu di Kamojang, karena buat kami ini bisa mendukung pemerintah untuk mengurangi krisis energi, yang kedua juga untuk mendorong pertumbuhan PAD Garut," ujarnya.
Selain mengandalkan lokasi yang sudah berjalan, Pemkab Garut juga menyiapkan rencana jangka panjang di wilayah Kecamatan Cisurupan. Kawasan yang berada di sekitar Gunung Papandayan ini dinilai memiliki prospek panas bumi yang menjanjikan, meski saat ini statusnya masih dalam tahap penelitian awal.
Pemerintah daerah telah menugaskan tim untuk melakukan studi pendahuluan guna memastikan kelayakan teknis dan besaran potensi energi di Cisurupan. Namun, Syakur mengingatkan bahwa proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar sebelum masuk ke tahap eksploitasi.
"Sudah menugaskan untuk melakukan studi pendahuluan mengenai potensi panas bumi di daerah Cisurupan, nah, tapi itu namanya studi pendahuluan, biasanya masih membutuhkan waktu yang relatif panjang," tuturnya.
Guna memuluskan rencana tersebut, Bupati Garut telah menjalin koordinasi intensif dengan sejumlah otoritas pusat. Baru-baru ini, jajaran Pemkab Garut menemui Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta serta terus mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar memberikan dukungan regulasi dan teknis.
Selain mengandalkan DBH, Pemkab Garut memiliki ambisi untuk terlibat lebih jauh dalam pengelolaan aset panas bumi tersebut. Syakur mengungkapkan keinginan daerah untuk ikut berinvestasi dalam pengelolaan sumur panas bumi, meskipun menyadari besarnya nilai modal yang dibutuhkan.
"Kita mencoba, peluangnya bagaimana, kita ikut di situ, cuma mungkin tidak bisa keseluruhan, karena itu investasi yang besar ya," pungkasnya.