JAWA BARAT — Suroso Isnandar resmi memimpin PLN sejak RUPSLB 14 Oktober 2026, mewarisi tantangan berat menyeimbangkan ketahanan pasokan listrik, kesehatan keuangan perusahaan, dan percepatan transisi energi rendah karbon. Guru Besar Institut Teknologi PLN Prof. Syamsir Abduh menilai keberhasilan dirut baru tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkit, tetapi juga keandalan pasokan dan kontribusi penurunan emisi.
Kepemimpinan Suroso Isnandar di PLN resmi berjalan setelah RUPSLB pada 14 Oktober 2026 menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian direksi terjadi di tengah tekanan ganda: kebutuhan investasi infrastruktur yang besar dan tuntutan mempercepat bauran energi terbarukan. Syamsir Abduh menyebut transformasi PLN menuntut strategi terpadu, bukan sekadar penambahan kapasitas pembangkit.
Tiga Beban Utama di Meja Dirut Baru
Syamsir memetakan pekerjaan rumah utama PLN: menyeimbangkan ketahanan energi, keterjangkauan tarif, dan dekarbonisasi. Ketiganya harus berjalan bersamaan tanpa saling mengorbankan. "Tantangannya, percepatan transisi energi harus dilakukan tanpa menimbulkan beban keuangan berlebihan bagi perusahaan, pemerintah, maupun konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).
Dari sisi pasokan, PLN perlu menjaga listrik tetap stabil dengan harga kompetitif sambil memperbesar porsi energi terbarukan. Syamsir menyoroti pengembangan pembangkit surya, panas bumi, tenaga air, angin, dan bioenergi yang menuntut kepastian investasi serta mekanisme pengadaan tepat. Pembangkit baru juga harus dibarengi kesiapan transmisi. "Penambahan kapasitas terpasang tidak akan optimal apabila listrik yang dihasilkan tidak dapat disalurkan secara efektif ke pusat kebutuhan," tegasnya.
Tekanan Finansial: Subsidi, Kontrak Jangka Panjang, dan Bahan Bakar
Keberlanjutan keuangan menjadi ujian berikutnya. PLN harus mengelola investasi infrastruktur berkapital besar, biaya bahan bakar, subsidi dan kompensasi listrik, hingga kewajiban dari kontrak pembelian listrik jangka panjang. Efisiensi operasional, optimalisasi bauran pembangkit, dan prioritas investasi dinilai krusial agar agenda transisi energi tidak mengganggu kesehatan keuangan perusahaan.
Syamsir juga mendorong modernisasi jaringan lewat smart grid, sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system/BESS), serta teknologi prakiraan dan pengendalian sistem. Infrastruktur itu dibutuhkan untuk mengintegrasikan energi terbarukan yang produksinya bergantung kondisi alam, sekaligus menjaga stabilitas pasokan.
Transisi Energi Harus Adil bagi Pekerja dan Warga Terdampak
Perpindahan dari batu bara ke energi rendah karbon dinilai tidak boleh hanya soal teknis. PLN perlu menyiapkan pengelolaan aset pembangkit eksisting, melindungi pekerja dan masyarakat terdampak, serta memastikan manfaat transisi energi terdistribusi adil. Transparansi pengadaan, penguatan manajemen risiko, dan indikator kinerja terukur menjadi bagian penting untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan.
Di sisi permintaan, lonjakan kebutuhan listrik akibat elektrifikasi transportasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan pusat data perlu diantisipasi. PLN diminta menyusun proyeksi permintaan secara akurat agar setiap investasi memberi nilai ekonomi dan mendukung keandalan sistem.
Bagi pelanggan, arah kepemimpinan Suroso akan terasa langsung pada keandalan pasokan dan besar tarif listrik. Bagi investor dan pemerintah, yang dipertaruhkan adalah disiplin fiskal PLN di tengah kewajiban subsidi dan kompensasi. Syamsir menegaskan keberhasilan dirut baru tidak cukup diukur dari besarnya produksi listrik, tetapi juga efisiensi biaya, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi pengurangan emisi.
