BANDUNG — Wacana pengaktifan kembali SPP untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat mulai memasuki tahap pembahasan serius. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat menggodok skema ini dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan pekan ini.
Skema Baru: Harga Mati untuk Siswa Mampu
Berbeda dengan sistem sebelumnya yang membebankan SPP ke seluruh siswa, usulan terbaru hanya menyasar kelompok ekonomi menengah ke atas. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
"Masih menjadi pembahasan ya. Jadi, nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).
Kebutuhan Biaya Sekolah Jauh dari Ideal
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengungkapkan bahwa kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai Rp4,5 juta per tahun. Namun, pemerintah saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
"Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik," ujar Yomanius, Rabu (15/7).
Idealisme vs Realitas Anggaran Sekolah
Yomanius menjelaskan, dana tambahan dari SPP nantinya tidak hanya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Anggaran juga diperlukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan serta memberikan ruang lebih luas bagi siswa mengembangkan potensi melalui kegiatan nonakademik.
"Ultimate goal-nya adalah agar anak memiliki kualitas lebih baik ketimbang sekarang ini. Apalagi kalau kemudian kita lihat secara nasional, IQ anak-anak kita itu, kualitas lulusan SMA anak-anak kita itu sama dengan kualitas lulusan SMP di Filipina," ungkap Yomanius.
KDM: Evaluasi Dulu Pengelolaan Dana BOS
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki pandangan berbeda. KDM, sapaan akrabnya, menilai saat ini belum saatnya sekolah kembali memungut SPP dari masyarakat. Menurutnya, seluruh sekolah harus lebih dulu mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal.
"Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata KDM, Rabu kemarin.
Perbandingan: SMA 1 Depok vs Sekolah Lain
KDM mengaku telah berkeliling mengunjungi berbagai SMA di Jawa Barat. Ia menemukan fakta bahwa kualitas pengelolaan sekolah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS.
"Dana BOS itu, saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi, dan saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah bapak bisa rapi?', 'Ya, kami mengelola ini dengan baik.'," ujarnya.
KDM menegaskan, fokus utama pihaknya saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara efektif sebelum membahas opsi pengaktifan SPP.
