JAWA BARAT — Pemerintah federal AS, melalui Office of the National Cyber Director dan Office of Science and Technology Policy, meminta OpenAI menunda rilis umum GPT-5.6. Dalam memo internal yang bocor ke The Information, Sam Altman mengatakan perusahaan menyetujui permintaan ini meski berharap peluncuran publik bisa terjadi dalam beberapa pekan ke depan.
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick secara khusus menelepon Altman untuk memperingatkan agar tidak merilis GPT-5.6 tanpa persetujuan pemerintah. “Kami sudah sampaikan ke pemerintah AS bahwa ini bukan model jangka panjang yang kami inginkan, dan akan bekerja sama dengan mereka untuk pendekatan yang lebih berkelanjutan di masa depan,” tulis Altman dalam memo Kamis lalu.
Awal Mula: Peringatan Langsung ke OpenAI
Kronologi penghentian ini dimulai saat OpenAI menggelar Q&A internal dengan staf. Altman mengaku GPT-5.6 saat ini hanya tersedia dalam pratinjau terbatas untuk sekelompok kecil pelanggan yang dipilih langsung oleh pemerintah AS. Akses diberikan secara case-by-case, bukan untuk publik.
Ini bukan pertama kalinya laboratorium AI Amerika mendapat tekanan serupa. Pada awal April lalu, Anthropic merilis Claude Mythos Preview hanya ke institusi kunci sebelum peluncuran umum. Model itu akhirnya ditarik total dari pasar setelah versi “lebih aman” bernama Fable 5 justru masuk daftar kontrol ekspor hanya tiga hari setelah dirilis.
Proses: Bagaimana Model AI Bisa Ditarik Paksa?
Kasus Anthropic jadi pelajaran pahit. Setelah Fable 5 dan Mythos masuk daftar kontrol ekspor, warga negara asing—termasuk karyawan Anthropic sendiri—dilarang mengakses model tersebut. Karena perusahaan tidak bisa mematuhi aturan itu, mereka memilih menarik kedua model sepenuhnya dari pasar.
Kekhawatiran utama Washington adalah model AI canggih jatuh ke tangan yang salah, terutama saat persaingan dengan China semakin ketat. Meski AS sudah menerapkan kontrol ekspor untuk memperlambat kemajuan Beijing, banyak pemimpin industri percaya China hanya soal waktu sebelum bisa menyusul.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Presiden Donald Trump baru saja menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan laboratorium AI AS memberikan akses ke model terbaru mereka 30 hari sebelum rilis umum. Langkah ini kontras dengan janji awal administrasi Trump yang ingin mengurangi regulasi demi mempercepat perkembangan AI.
Kebijakan ini menuai kritik. Neil Chilson, Kepala Kebijakan AI di Abundance Institute dan mantan Kepala Teknolog FTC, menyebut eskalasi intervensi pemerintah sebagai ancaman bagi ekosistem AI secara luas. “Lanjutan penggunaan wewenang kontrol ekspor yang sewenang-wenang akan membuat perusahaan memperlambat rilis model baru, merampas alat canggih dari publik. Setiap model AI, seperti semua perangkat lunak sebelumnya, akan memiliki celah yang perlu ditambal. Pemerintah AS tidak boleh menggantungkan pedang Damocles di atas kepala setiap laboratorium tanpa indikasi kapan akan jatuh atau mengapa,” tulis Chilson di blognya.
Bagi pengguna teknologi di Indonesia, situasi ini penting dicermati. Jika tren intervensi pemerintah berlanjut, akses ke model AI canggih buatan AS bisa semakin terbatas atau tertunda. Pengguna yang bergantung pada layanan seperti ChatGPT untuk produktivitas atau bisnis mungkin harus mulai mempertimbangkan alternatif atau bersiap dengan jadwal rilis yang tidak menentu.
