BANDUNG — Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung, Ijang Faisal, mengingatkan bahwa legitimasi pemerintahan Prabowo Subianto tidak cukup bermodal kemenangan pemilu dan dukungan politik besar. Kekuasaan yang diraih harus diperbarui setiap hari melalui kinerja, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan umum, bukan sekadar stabilitas semu.
Pernyataan ini muncul di tengah diskursus publik yang kerap menyederhanakan persoalan kepemimpinan nasional pada faktor usia, popularitas, atau gemuknya koalisi. Ijang menilai ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan terletak pada sejauh mana kekuasaan diterjemahkan menjadi kebijakan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ijang menegaskan bahwa pertanyaan kritis dari publik bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintah. Justru, dalam sistem demokrasi, pertanyaan merupakan tanggung jawab kewargaan yang harus diapresiasi.
Menurutnya, pemerintah dengan mandat besar melahirkan tanggung jawab yang besar pula. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pemerataan tidak kalah krusial. Stabilitas diperlukan, namun kebebasan dan keadilan harus tetap dijaga tanpa memperlakukan hukum sebagai hambatan politik.
Ijang menyoroti dua figur yang dinilainya penting untuk dibaca dalam kerangka demokrasi: Anies Baswedan dan Dedi Mulyadi. Keduanya memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda, namun sama-sama memperkaya ruang demokrasi Indonesia.
Anies Baswedan dinilai memiliki kekuatan pada artikulasi gagasan dan pendekatan intelektual. Bahasa politiknya yang tenang dan argumentatif menawarkan kesan bahwa politik dapat dibicarakan melalui ide, bukan kegaduhan. Sementara itu, Dedi Mulyadi menampilkan corak kepemimpinan yang lebih praktis dan dekat dengan persoalan keseharian masyarakat.
Ijang menekankan bahwa Indonesia tidak perlu mempertentangkan kedua figur tersebut. Negara justru membutuhkan pemimpin yang mampu mempertemukan kedalaman gagasan dengan keberanian bertindak.
Gagasan tanpa kemampuan eksekusi mudah berhenti sebagai wacana belaka. Sebaliknya, tindakan tanpa landasan gagasan dan tata kelola kuat dapat berubah menjadi kebijakan sesaat yang bergantung pada figur. Pemimpin masa depan harus berpikir jauh tetapi tetap membumi, berani mengambil keputusan tetapi tetap bersedia mendengar.
Bagi Ijang, Indonesia adalah rumah besar bagi kemajemukan. Karena itu, pemimpin nasional tidak cukup hanya memenangkan suara mayoritas. Ia harus mampu melindungi mereka yang tidak memilihnya, mendengar kritik, dan menghadirkan keadilan bagi mereka yang tidak punya akses menyampaikan kepentingan.
Di titik inilah kualitas seorang negarawan berbeda dengan sekadar pemenang pemilu. Ijang juga mengingatkan agar Anies maupun Dedi, sebagaimana Prabowo, tidak ditempatkan dalam ruang kekaguman tanpa kritik. Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan figur yang diperlakukan seolah sempurna.
Setiap calon pemimpin harus diperiksa gagasannya, rekam jejaknya, integritasnya, dan keberanian moralnya dalam membawa perubahan. Pertarungan sesungguhnya bukan pada nama-nama besar, melainkan pada kapasitas menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.