BANDUNG — Capaian program kesehatan yang menyentuh angka 95 persen di Kota Bandung dinilai tidak serta-merta menuntaskan persoalan layanan kesehatan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Deni Nursani S.Pd.I., justru menyoroti kelompok kecil yang selama ini luput dari data dan jangkauan program pemerintah.
Menurut Deni, lima persen warga yang belum terlayani tidak bisa diperlakukan sekadar sebagai angka sisa dalam laporan administrasi. Dalam skala epidemiologi, kelompok tersebut justru menjadi titik rawan yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat luas.
Deni mencontohkan program imunisasi yang cakupannya mencapai 95 persen. Secara statistik, angka itu tergolong tinggi. Namun, ia mengingatkan bahwa lima persen anak yang belum mendapatkan imunisasi tidak boleh diabaikan begitu saja.
“Kalau kita memosisikan sebagai orang awam, pertanyaannya, sudah 95 persen, berarti tidak perlu memikirkan yang lima persen. Padahal dalam masalah kesehatan kita sedang berbicara epidemiologi,” kata Deni.
Persoalan akan semakin serius apabila lima persen warga yang belum terlayani tersebut ternyata terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kondisi ini berpotensi menciptakan kantong kerentanan yang bisa menular dan memengaruhi masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan perlindungan.
Hal serupa, menurut Deni, perlu diterapkan dalam penanganan stunting di Kota Bandung. Data tingginya angka stunting di suatu wilayah harus dilanjutkan dengan identifikasi penyebab di lapangan, bukan berhenti pada pencatatan persentase.
“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” ujarnya.
Deni mendorong integrasi data hingga tingkat kewilayahan. Data dari puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu saling terhubung agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Deni menegaskan, data kesehatan tidak boleh sekadar menjadi angka dalam laporan administrasi pemerintah. Data harus digunakan untuk menemukan warga yang membutuhkan intervensi secara nyata.
“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” katanya.
Penguatan puskesmas dan posyandu juga dinilai penting. Selain pelayanan kesehatan, keduanya harus diperkuat sebagai ujung tombak edukasi keluarga dan deteksi dini persoalan kesehatan di tingkat masyarakat.
Deni juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program kesehatan. Besarnya anggaran yang dibelanjakan tidak otomatis menunjukkan program tersebut berhasil.
“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Bagi Deni, pembangunan kesehatan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, bukan sekadar belanja rutin setiap tahun. Kerusakan infrastruktur masih dapat diperbaiki, tetapi kualitas generasi yang rusak akibat penyakit yang bisa diantisipasi sejak dini akan menimbulkan biaya sosial yang jauh lebih mahal.
“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.
Karena itu, imunisasi, pencegahan stunting, penguatan layanan dasar, dan intervensi kesehatan berbasis data tidak boleh dipandang sebagai program rutin semata. Program-program tersebut merupakan investasi untuk memastikan generasi Kota Bandung tumbuh dengan kualitas kesehatan yang baik.