SUKABUMI — Antusiasme warga Kecamatan Citamiang meningkat dalam mengakses layanan kesehatan dasar yang didekatkan ke pemukiman. Sebanyak 123 orang tercatat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Tipar di Pustu Cikondang.
Layanan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 11.30 WIB ini menyasar deteksi dini penyakit tidak menular. Petugas medis memberikan pelayanan mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan kesehatan mata bagi lansia dan warga umum.
Kepala UPTD PPK BLUD Puskesmas Tipar, Ari Yulianti, menyebut jumlah kunjungan yang melebihi target menjadi sinyal positif terhadap kesadaran kesehatan warga. Dari target awal 100 orang, petugas melayani 23 pasien tambahan yang datang ke lokasi secara sukarela.
"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Target awal 100 orang, namun yang hadir mencapai 123 warga. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan semakin baik," ungkap Ari pada Kamis (7/5).
Selain pemeriksaan fisik, warga juga memanfaatkan momentum ini untuk berkonsultasi mengenai administrasi BPJS Kesehatan. Layanan kesehatan mata menjadi salah satu pos yang paling banyak diminati selama kegiatan berlangsung karena aksesnya yang langsung menyentuh pemukiman.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Yanti Kurnianti, menegaskan bahwa program jemput bola ini merupakan strategi pemerintah untuk memutus rantai penyakit serius sejak dini. Akses yang mudah dan tanpa biaya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.
"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan dasar secara mudah dan tanpa biaya. Ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah penyakit yang lebih serius," jelas Yanti.
Seluruh data hasil pemeriksaan warga tidak hanya berhenti di catatan manual. Petugas langsung menginput riwayat kesehatan tersebut ke dalam aplikasi Satu Sehat Indonesia (ASIK) milik Kementerian Kesehatan agar terpantau secara berkelanjutan.
Sistem digital ini memungkinkan pemerintah memantau kondisi kesehatan masyarakat secara terintegrasi. Jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan yang memerlukan tindakan khusus, peserta akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai hasil pemeriksaan.