BEKASI — Penyerahan Surat Keputusan kepengurusan DPC PDI Perjuangan Bekasi periode 2025–2030 dilaksanakan di Aston Imperial Hotel Bekasi. Dalam kesempatan itu, Ono Surono, yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, menguraikan tiga target ekonomi konkret untuk Tri Adhianto selama memimpin partai dan mendampingi penugasan Wali Kota.
"Sebagai Ketua DPC sekaligus Wali Kota, Pak Tri punya tanggung jawab besar. Angka kemiskinan dan pengangguran harus turun, serta tidak boleh ada lagi rumah tidak layak huni di Bekasi. Ini adalah penugasan nyata dari partai," tegas Ono Surono.
Ketiga prioritas itu sejalan dengan visi kelompok PDI Perjuangan tentang transformasi sosial ekonomi. Ono mendasarkan mandat pada prinsip bahwa posisi pimpinan seharusnya membawa perubahan terukur bagi rakyat, bukan sekedar prestise kekuasaan. Penekanan pada ketiga sektor — ketenagakerjaan, kemiskinan, dan perumahan — mencerminkan isu-isu yang dianggap paling mendesak di Kota Bekasi saat ini.
Dalam arahannya, Ono mengutip pesan dari pimpinan pusat partai: "Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat." Filosofi tersebut menjadi fondasi bagi Tri Adhianto untuk menjalankan peran ganda sebagai politisi dan eksekutif kota. Kekuasaan harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bekasi.
Legislator senior tersebut menegaskan bahwa jabatan politik di tingkat daerah tidak boleh berakhir pada simbol kekuasaan semata. Sebaliknya, kepemimpinan harus menghasilkan output nyata yang terukur dan dirasakan warga.
Selain mandat ekonomi, Ono juga mengarahkan penguatan struktur organisasi partai. DPC PDI Perjuangan Bekasi disebut telah membentuk ranting di tingkat kelurahan. Langkah berikutnya adalah pembentukan anak ranting di tingkat RW untuk memperluas jangkauan basis partai.
"Mesin partai harus bergerak aktif dan dekat dengan masyarakat," ujar Ono. Strategi ini sejalan dengan pola pembangunan organisasi dari tingkat pusat hingga akar rumput, memastikan komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota grassroot untuk memperkuat mobilisasi dan program pendampingan masyarakat.