BOGOR — Dukungan KADIN Kota Bogor disampaikan menyusul putusan dua pengadilan yang menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Arwin Syahputra menilai hasil itu menegaskan legalitas kepengurusan KADIN Jawa Barat berdasarkan hukum negara dan konstitusi organisasi.
Menurut Arwin, putusan tersebut bukan hanya kemenangan bagi pihak tertentu. Ia menyebutnya sebagai kabar baik bagi anggota KADIN dan kalangan dunia usaha di Jawa Barat.
Dua Putusan yang Mengakhiri Perselisihan Kepengurusan
Perkara kepengurusan KADIN Jawa Barat dibawa ke dua forum peradilan berbeda, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung. Keduanya mengeluarkan putusan yang memenangkan pihak Almer Faiq Rusydi.
Jajaran pengurus KADIN Kota Bogor menilai putusan itu dapat menjadi landasan untuk mengakhiri dinamika internal yang selama ini terjadi. Seluruh pengurus di tingkat kota dan kabupaten diharapkan kembali menjalankan program organisasi.
Imbauan Arwin: Hentikan Dinamika yang Tidak Perlu
Arwin menegaskan, hasil putusan pengadilan harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran KADIN Kota Bogor untuk mempererat hubungan internal. Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan soliditas organisasi pasca-perselisihan.
"Sekarang ini adalah momentum bagi KADIN di kota/kabupaten se-Jawa Barat untuk semakin solid, menghimbau pihak lain agar menghentikan segala dinamika yang tidak perlu, serta kembali fokus menjalankan program-program yang positif bagi para pelaku usaha," ujar Arwin dalam keterangan resminya, Jumat 6 November 2026.
Fokus Kembali ke Program bagi Pelaku Usaha
Kejelasan hukum atas kepengurusan dinilai memberi ruang bagi KADIN di tingkat daerah untuk kembali bekerja. Arwin menyebut seluruh pengurus di tingkat kota dan kabupaten diharapkan memperkuat kebersamaan serta menjalankan program organisasi yang menyasar pelaku usaha.
Dukungan KADIN Kota Bogor menjadi sinyal bahwa kepengurusan Almer Faiq Rusydi di tingkat provinsi mendapat pengakuan dari daerah. Bagi anggota KADIN dan dunia usaha Jawa Barat, putusan dua pengadilan itu menutup ketidakpastian soal legalitas kepengurusan.