TASIKMALAYA — Atap ruang kelas dua SDN Cioray di Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, roboh saat hujan deras mengguyur. Kayu penyangga bangunan yang sudah lapuk tidak mampu menahan beban, dan pihak sekolah langsung mengosongkan empat ruangan lain karena dinilai membahayakan.
Guru sekolah, Maya Nuraeni, menuturkan bahwa kerusakan terjadi mendadak. Sebelum tenda kepolisian berdiri, murid-murid belajar berdesakan di teras dan ruang kantor, waswas setiap kali hujan datang.
Tenda Putih Polres Tasikmalaya dan Murid yang Kembali Tenang
Polres Tasikmalaya mendirikan tenda darurat di lapangan sekolah lewat program Polisi Peduli Pendidikan. Bantuan yang disalurkan mencakup semen, terpal, serta biaya pembersihan puing bangunan.
Dua siswa kelas lima, Nasarudin dan Husna, mengaku lebih tenang belajar di dalam tenda. Kapolsek Bojonggambir IPDA Yayat Hidayat bersama jajarannya mendampingi langsung proses belajar dan mengimbau warga sekolah waspada cuaca ekstrem.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi meninjau lokasi setelah membaca pemberitaan media massa. Ia menegaskan anak-anak berhak mendapat fasilitas pendidikan yang aman.
1.062 SD dan 268 SMP Rusak, Kayu Bangunan Berusia Puluhan Tahun
Data Pemkab Tasikmalaya menunjukkan 1.062 Sekolah Dasar dan 268 Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi rusak. Kepala Bidang SMP Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana, menyebut mayoritas kerusakan berkategori sedang hingga berat.
Banyak gedung sekolah berdiri sejak puluhan tahun silam. Struktur kayunya rentan lapuk, terutama di wilayah Bojonggambir yang kerap diterpa hujan deras.
Plt Kepala Sekolah SDN Cioray, Andi Ruspiandi, menyatakan penggabungan rombongan belajar dalam satu ruangan sempat mengganggu konsentrasi siswa. Evakuasi ke teras dan kantor dilakukan murni untuk melindungi nyawa murid dan guru.
APBD Tak Cukup, Pemkab Datangi Kementerian di Jakarta
Kepala Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, memastikan pendataan lapangan sudah rampung dan usulan perbaikan tengah diproses. Pembangunan gedung permanen memerlukan tahapan administrasi serta mekanisme penganggaran sesuai regulasi.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengakui anggaran daerah tidak mampu menanggung seluruh biaya perbaikan 1.330 sekolah rusak. Mengandalkan APBD semata dinilai tidak realistis.
Pemkab lantas menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, di Jakarta untuk mendesak percepatan dana revitalisasi. Asep Sopari memaparkan alokasi bantuan revitalisasi ruang kelas untuk 150 SD tahun ini belum memenuhi kebutuhan riil.
Dasar Hukum Sekolah Darurat dan Hak Belajar Anak
Penanganan kedaruratan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus. Regulasi menjamin hak peserta didik atas akses belajar aman dan pendampingan psikososial saat bencana.
Prinsipnya menjaga keberlangsungan proses belajar tanpa mengorbankan keselamatan fisik murid. Bantuan tenda dan logistik kepolisian menutup kebutuhan sementara, tetapi perbaikan permanen tetap bergantung pada realisasi anggaran pusat.