BANDUNG — Dashboard digital yang dikembangkan PPID Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat mencatat setiap permohonan informasi publik sejak masuk register hingga bukti pelayanan diarsipkan. Dua permohonan dari total 220 register masih berstatus dalam proses penyelesaian per 1 November 2026.
Seluruh 220 register sudah dilengkapi penanggung jawab pelayanan atau person in charge (PIC) beserta tautan dokumen pendukung sebagai bukti tindak lanjut. Pemeriksaan data juga tidak menemukan duplikasi nomor register maupun kesalahan rumus pada bagian yang diperiksa.
Empat Tahap yang Dipantau Dashboard
Sistem ini merekam proses permohonan informasi lewat empat tahap: pencatatan register, penentuan PIC, pemantauan tindak lanjut, dan dokumentasi bukti pelayanan. Dengan alur itu, petugas bisa melihat perkembangan penanganan dan kelengkapan administrasi tiap permohonan, bukan sekadar jumlah yang masuk.
Dashboard juga menyajikan tren permohonan berdasarkan periode penerimaan. Sepanjang Juni hingga Oktober 2026, angka tertinggi muncul pada September dengan 68 permohonan, disusul Oktober sebanyak 52 permohonan. Rekapitulasi dan infografis dari data itu dipakai sebagai dasar evaluasi kebutuhan pelayanan dan penguatan koordinasi antarunit kerja.
Inisiatif ASN di Tingkat Pelaksana
Pengembangan sistem monitoring digital ini merupakan inisiatif Lilis Nurlaela Adi Wulandari, S.E., M.M., Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi pengelolaan dan koordinasi pelayanan informasi publik. Inovasi lahir dari kebutuhan menghadirkan sistem yang mengintegrasikan data permohonan, status penanganan, PIC, dan dokumen pendukung dalam satu mekanisme kerja.
Lewat dashboard, permohonan yang butuh percepatan tindak lanjut lebih mudah diidentifikasi. Sistem yang sama membantu penyusunan laporan kinerja pelayanan informasi publik agar lebih akurat dan terukur.
Dasar Hukum dan Perlindungan Data Pemohon
Sebagai badan publik, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat wajib menjalankan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penguatan monitoring digital memastikan setiap permohonan tercatat tertib, punya penanggung jawab jelas, dan bisa ditelusuri perkembangan penyelesaiannya.
Transparansi itu tetap memperhatikan perlindungan data pribadi pemohon. Ke depan, pengembangan dashboard diharapkan mempercepat proses pelayanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.