BANDUNG — Kondisi infrastruktur di kawasan perhutanan sosial Jawa Barat saat ini dinilai sangat terbatas. Keterbatasan itu berpengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan produktivitas masyarakat yang mengelola kawasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah provinsi juga perlu mengambil bagian melalui program pembangunan yang sesuai dengan kewenangannya.
"Bukan hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah provinsi. Kendala-kendala itu tentunya harus bisa diselesaikan bersama," kata Ono Surono dalam keterangan kepada RRI.co.id, Minggu, 27 September 2026.
Kemiskinan di Sekitar Kawasan Hutan Jadi Perhatian
Ono juga menyoroti persoalan kemiskinan yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Kondisi itu terutama terjadi di daerah yang berada di sekitar kawasan hutan maupun perkebunan.
Menurutnya, keadaan tersebut harus menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat. Khususnya warga yang menggantungkan penghidupan dari kawasan tersebut.
"Kondisi tersebut harus menjadi alasan agar pemerintah daerah lebih memberikan perhatian kepada masyarakat. Terutama yang menggantungkan penghidupannya dari kawasan tersebut," katanya.
Program Pembangunan Diminta Diarahkan ke Wilayah Miskin
Ia berharap program pembangunan Pemprov Jabar dapat diarahkan ke wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Termasuk masyarakat yang belum memperoleh akses maksimal terhadap program pemerintah.
"Jawa Barat seyogyanya sudah mulai hadir untuk bisa membantu masyarakat yang mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial. Sehingga produktivitas dan kesejahteraannya meningkat," ujarnya.
Perhutanan Sosial dan Kewenangan Pemerintah Provinsi
Perhutanan sosial merupakan skema pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola utama. Melalui skema ini, warga sekitar hutan memperoleh akses legal untuk memanfaatkan lahan dan hasil hutan.
Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, hasil produksi dari kawasan tersebut sulit mengangkat perekonomian warga. DPRD Jabar menilai pemerintah provinsi memiliki ruang untuk hadir melalui program yang sesuai kewenangannya.
Dorongan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pengelola kawasan perhutanan sosial di Jawa Barat.
