BANDUNG — Usia 81 tahun Jawa Barat tidak hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan janji layanan dasar kepada warganya. Di sektor kesehatan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan sudah hampir menyentuh seluruh populasi, namun di sektor infrastruktur, realisasi perbaikan jalan masih di bawah sepertiga target.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi menuturkan, berdasarkan data per 1 Agustus 2026, sebanyak 50.590.681 warga Jabar telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Angka ini setara 96,90 persen dari total penduduk provinsi.
Target 99 Persen Peserta BPJS pada 2029
Pemprov Jabar tidak berhenti pada capaian tersebut. Pemerintah menargetkan 99 persen warga Jabar terlindungi jaminan kesehatan pada 2029. Untuk mencapai itu, Dinas Kesehatan menyiapkan anggaran pendukung program JKN bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Kami pun meningkatkan mutu layanan di fasilitas pelayanan kesehatan agar pasien BPJS mendapatkan layanan terbaik,” kata Vini usai Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat.
Optimalisasi rekonsiliasi data kepesertaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga terus dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang tercecer dari data kepesertaan.
Jalan Mulus Baru 43,5 Km dari Target 149,8 Km
Di sektor infrastruktur, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar mencatat progres pembangunan jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Per 9 Agustus 2026, sepanjang 43,589 kilometer jalan telah selesai dibangun atau diperbaiki dari rencana 149,801 kilometer pada tahun ini.
Selain itu, telah dilakukan pelebaran 2,25 kilometer jalan dari rencana 15,631 kilometer, lengkap dengan drainase dan marka jalan. Tahun ini juga dilaksanakan 47 paket perbaikan atau penggantian jembatan, 4 bangunan pelengkap, serta pembangunan flyover dan underpass masing-masing satu buah.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Agung Wahyudi menyebut program jalan mulus atau “leucir” menjadi prioritas strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
203 Ruang Kelas Baru dan 58 Sekolah Direhabilitasi
Pada sektor pendidikan, Pemprov Jabar mengembangkan satuan pendidikan di 25 lokasi yang tersebar di Pangandaran, Depok, Bogor, Bekasi, Cimahi, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Bandung, Cirebon, dan Purwakarta. Rinciannya, pembangunan Unit Sekolah Baru di 22 lokasi dan Unit Gedung Baru di 3 lokasi.
Tahun ini pula dibangun 203 ruang kelas baru di 102 sekolah, terdiri dari 114 ruang SMA, 67 ruang SMK, dan 22 ruang SLB. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menjelaskan, rehabilitasi sedang dan berat juga dilakukan pada 58 sekolah dengan total 114 ruang kelas.
“Program ini dilaksanakan untuk menambah daya tampung, memperluas jangkauan layanan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses pendidikan,” ujar Purwanto.
RTRW Baru untuk Seimbangkan Pembangunan dan Lingkungan
Pemprov Jabar juga tengah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026 untuk menyeimbangkan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Konsep tata ruang yang disusun mencakup pola Sunda, kolonial, dan kawasan berfungsi lindung.
Kajian teknis penyusunan indikasi program utama pemanfaatan ruang Provinsi Jawa Barat saat ini sudah masuk tahap inventarisasi data. Penyusunan RTRW ini menjadi dasar bagi pembangunan jangka panjang agar tidak tumpang tindih dengan kawasan lindung dan resapan air.
