JAWA BARAT — Badan jalan yang amblas di sepanjang Jalan Bidoup, jalur penghubung pusat Kota Da Lat dengan Jalan Raya Nasional 27C menuju komune Lac Duong dan Nha Trang, hingga kini hanya dibatasi pita peringatan sederhana. Material tanah longsor dengan panjang 20-30 meter dan hampir separuh badan jalan hilang belum tertangani.
Risiko Kecelakaan di Jalur Vital
Warga setempat, Le Quoc Thang, pemilik usaha kecil di lingkungan Langbiang, Da Lat, mengaku resah setiap kali melintasi jalan itu. "Jalan sudah longsor berbulan-bulan, belum diperbaiki, sangat berbahaya bagi kendaraan, apalagi turis asing yang tidak hafal tikungan," katanya.
Kondisi serupa terjadi di Jalan Raya Nasional 27 dan 28, serta Jalan Provinsi 725. Di Jalan Raya Nasional 28, setidaknya dua titik longsor belum tersentuh perbaikan. Salah satunya di ruas Deo 52 Pass (Km253+300 hingga Km253+600) dengan anggaran 40 miliar VND, yang baru diperkirakan mulai dibangun pada 30 Juli dan rampung Desember 2026.
16 Proyek Darurat, Lima Selesai
Pemerintah Provinsi Lam Dong sebenarnya telah mengalokasikan dana sebesar 229,761 miliar VND untuk 16 proyek perbaikan dan pemulihan infrastruktur akibat badai tahun 2025. Dari jumlah itu, sembilan proyek masuk kategori konstruksi darurat dan tujuh proyek perbaikan darurat.
Dinas Konstruksi Provinsi Lam Dong menyebutkan, hingga saat ini baru lima proyek darurat yang rampung. Empat proyek lainnya masih berjalan dan mengalami keterlambatan. Penyebab utama adalah lambatnya penyusunan laporan kelayakan ekonomi-teknis yang menghambat proses tender dan pemilihan kontraktor.
Pembebasan Lahan Hambat Proyek 70 Miliar VND
Salah satu proyek yang paling terdampak adalah penanganan longsor di Jalan Raya Nasional 28, ruas dari Km43+500 hingga Km60+000. Proyek senilai 70 miliar VND yang menggunakan skema Perintah Konstruksi Darurat sejak Januari 2026 itu seharusnya sudah selesai sebelum musim hujan tahun ini. Namun, alih fungsi lahan hutan seluas lebih dari 5,3 hektar untuk proyek tersebut belum rampung.
Baru pada 12 Mei lalu, Dewan Rakyat Provinsi Lam Dong mengeluarkan resolusi yang mengizinkan perubahan tujuan penggunaan lahan hutan menjadi lahan proyek. Setelah hambatan birokrasi itu terurai, unit konstruksi mulai bekerja tergesa-gesa dalam beberapa hari terakhir untuk mengejar ketertinggalan.
Warga Mendesak Tindakan Nyata
Masyarakat berharap pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan prosedur darurat, tetapi juga mempercepat eksekusi di lapangan. "Kami butuh jalan yang aman, bukan sekadar pita peringatan," ujar Thang.
Dengan curah hujan yang sudah mulai turun di kawasan Dataran Tinggi Tengah, setiap hari tanpa perbaikan berarti meningkatkan risiko longsor susulan dan kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah pun kini berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan proyek-proyek yang molor sebelum musim hujan mencapai puncaknya.
