TASIKMALAYA — Ironi menganga di tengah krisis keuangan yang melanda Pemkot Tasikmalaya. Proyek yang menyentuh langsung kebutuhan warga terhenti, namun belanja pegawai tetap mengalir setiap bulan. Situasi ini mendorong Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, angkat bicara.
Anggaran Dikunci, Pelayanan Publik Terhenti
Penguncian anggaran melalui SIPD membuat sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik tidak bisa dieksekusi. Akibatnya, berbagai proyek yang sudah direncanakan untuk masyarakat tertunda tanpa kepastian. Kebijakan ini diambil pemkot untuk mencegah terjadinya tunda bayar kepada pihak ketiga yang lebih besar.
“Jujur saja sekali lagi bahwasanya kita sudah ada pembahasan untuk hal ini. Salah satunya adalah mendorong untuk secepatnya ya pengendalian ini dalam artian ataupun SIPD yang dikunci ini dibuka,” ujar Wahid kepada Priangan.com.
DPRD Usulkan Pembukaan Bertahap
DPRD memahami kekhawatiran eksekutif jika anggaran dibuka penuh justru memicu tunggakan baru. Namun, mengunci seluruh kegiatan dinilai bukan solusi karena justru mematikan pelayanan dasar warga. Sebagai jalan tengah, DPRD mengusulkan agar akses SIPD dibuka secara bertahap.
“Nah tinggal bagaimana nanti mungkin disarankan oleh kita di DPRD ini, keran ini dibuka tapi ketika misalkan ada kekhawatiran akan terjadi terkait dengan tadi malah tunda bayarnya lebih besar, saya sudah saran bahwasanya ini dibuka bertahap,” jelas Wahid.
Skema bertahap ini dinilai lebih aman. Pemerintah bisa memprioritaskan program yang sudah jelas kemampuan anggarannya tanpa memperbesar risiko defisit atau tunda bayar di masa depan.
Juli Jadi Momentum Evaluasi APBD
Wahid mengingatkan, bulan Juli menjadi titik kritis untuk evaluasi semester pertama APBD. Melalui prognosis pendapatan daerah, pemkot akan mengetahui kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai sisa program hingga akhir tahun. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar menentukan program mana yang bisa kembali dijalankan.
“Sambil menunggu, kebetulan sekarang kan sudah bulan Juli. Sementara biasanya itu kan ada prognosis nanti itu. Setelah enam bulan kita akan ketahuan berapa PAD yang sudah dari enam bulan ini, berapa persen PAD kita,” katanya.
“ASN Makan Gaji Buta”: Peringatan dari DPRD
Di tengah kebuntuan anggaran, DPRD menilai penghentian total kegiatan justru menimbulkan paradoks. Aparatur tetap menerima gaji setiap bulan, tetapi banyak program yang menjadi tanggung jawab mereka tidak bisa dieksekusi karena anggarannya terkunci. Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
“Miris, proyek untuk rakyat dikunci, sementara ASN tetap menerima gaji. Jangan sampai masyarakat melihat kondisi ini sebagai ASN makan gaji buta. Pemerintah harus segera membuka ruang agar program prioritas kembali berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terus terhenti,” pungkas Wahid.
