BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mentolerir praktik titip-menitip siswa dalam proses seleksi Sekolah Maung 2026. Ancaman pemecatan disampaikan langsung kepada kepala sekolah dan panitia yang terbukti melanggar aturan.
“Mulai tanggal 25-29 Mei, Sekolah Maung dilaksanakan pendaftaran calon siswa. Karena ini adalah anak-anak yang mempunyai kualifikasi unggul, baik di bidang akademik, maupun non-akademik, tidak boleh Sekolah Unggul ada titipan. Dari siapapun, atas nama apapun, dan untuk kepentingan apapun,” tegas Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya, Senin.
Ancaman Pemecatan untuk Kepala Sekolah
Gubernur yang akrab disapa KDM itu meminta seluruh kepala sekolah dan staf panitia untuk menjaga integritas selama proses seleksi berlangsung. Ia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini berujung pada sanksi tegas.
“Saya akan pecat kepala sekolah dan panitia yang terbukti menerima titipan,” ujar Dedi Mulyadi.
Pendaftaran Sekolah Maung: Hanya untuk Siswa Unggulan
Sekolah Maung merupakan program sekolah unggulan di Jawa Barat yang dirancang untuk menjaring siswa-siswa dengan kualifikasi terbaik. Proses pendaftaran dibuka selama lima hari, mulai 25 hingga 29 Mei 2026.
Seleksi akan menyaring calon siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Tak ada jalur khusus atau kuota titipan dari pihak manapun.
Langkah Pemprov Jabar Jaga Kredibilitas Sekolah Unggulan
Langkah tegas Dedi Mulyadi ini merupakan upaya untuk menjaga kredibilitas Sekolah Maung sebagai lembaga pendidikan yang berbasis prestasi. Sejak awal, program ini digadang-gadang menjadi salah satu unggulan Pemprov Jawa Barat dalam mencetak sumber daya manusia unggul.
Praktik titipan siswa kerap menjadi masalah dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah favorit. Dengan ancaman pemecatan, Dedi Mulyadi berharap tidak ada celah bagi oknum yang ingin menyalahgunakan wewenang.
Pendaftaran Sekolah Maung 2026 dapat diakses melalui sistem daring yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan selama proses seleksi.
