BOGOR — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor mengungkap temuan mengejutkan dalam penyaluran bansos di wilayahnya. Seorang pemilik bengkel yang masuk daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diketahui memiliki kemampuan ekonomi yang jauh dari kata miskin.
Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf mengatakan, pihaknya menemukan fakta bahwa pemilik bengkel itu mampu membayar gaji pegawainya hingga Rp 24 juta per bulan. "Secara kasat mata ini enggak punya. Tapi secara kemampuan ekonomi ternyata ada. Ini kasus-kasus yang begitu akan dilakukan assessment khusus," ujarnya di Cibinong, Kamis (21/5/2026).
Kesenjangan Data Penerima Bansos
Farid menjelaskan, temuan ini merupakan hasil dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan asesmen langsung ke lapangan. Banyak warga mempertanyakan ketimpangan penerima bantuan. "Si A sudah punya motor, rumahnya bagus, masih terima. Sedangkan si B hidup sendiri, tidak punya apa-apa, malah tidak dapat," kata Farid menirukan keluhan warga.
Selain bos bengkel, Dinsos juga menemukan penerima bansos yang bergelimang perhiasan hingga pemulung yang ternyata berpenghasilan belasan juta rupiah per bulan. "Kalau melihat kondisi begini bagaimana, apa pantas menerima bansos?" tanya Farid.
Labelisasi Rumah hingga Pengawasan Warga
Untuk memperketat penyaluran, Dinsos menerapkan pola pengawasan berbasis masyarakat. Salah satu langkahnya adalah labelisasi rumah penerima manfaat agar bansos tidak lagi bersifat tertutup. "Program ini jangan terkesan umpet-umpetan. Semua masyarakat juga harus tahu," ujar Farid.
Farid juga mengkritik budaya pamer di kalangan penerima bansos. "Penerimaan bansos biasanya jadi ajang keren-kerenan, jadi ajang pamer. Ada yang dandan menor untuk ambil bansos. Perhiasan di mana-mana. Lah kalau udah menor, perhiasan di mana-mana buat apa dapat bansos?" katanya.
Peringatan soal Judi Online dan Pinjol
Dinsos juga akan lebih berhati-hati menilai warga yang jatuh miskin akibat judi online (judol) maupun pinjaman online (pinjol). Menurut Farid, kondisi tersebut berbeda dengan kemiskinan struktural. "Kalau judol ceritanya lain. Kalau judol itu kita anggap bukan kemiskinan, tapi memang pilihan untuk menjadi miskin," tegasnya.
Saat ini, jumlah penerima PKH di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 163 ribu keluarga penerima manfaat. Jika digabung dengan penerima BPNT, totalnya mencapai sekitar 380 ribu kepala keluarga.
