Sikka – Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyempatkan diri meninjau langsung kondisi infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Senin (24/8/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak.
Kehadiran Menteri Dody disambut oleh Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago. Keduanya menyusuri sejumlah titik krusial seperti ruas jalan, tanggul pengaman pantai, area longsoran, hingga bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan akibat getaran gempa. Dari hasil peninjauan itu, isu ketersediaan air bersih menonjol sebagai persoalan paling mendesak yang harus segera diatasi agar kebutuhan harian masyarakat Pulau Palue dapat terpenuhi.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Dody menyatakan bahwa Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II akan segera melakukan survei geolistrik. Survei ini bertujuan untuk memetakan potensi sumber air tanah yang ada di bawah permukaan Pulau Palue. Jika ditemukan sumber air yang cukup, langkah selanjutnya adalah pengeboran sumur dan pengolahan air dengan proses filtrasi sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga.
“Saya juga kemarin dengar bahwa di Palue ini kekurangan air bersih. Makanya kemarin saya sudah minta tolong teman-teman dari balai sungai untuk ke sini untuk melakukan geolistrik dulu,” kata Menteri Dody.
Tidak hanya mengandalkan air tanah, pemerintah juga membuka opsi penggunaan teknologi desalinasi sebagai solusi tambahan. Menteri Dody mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala BRIN untuk mengkaji kemungkinan penerapan teknologi tersebut, sehingga pasokan air bersih di Pulau Palue dapat lebih terjamin, terutama di musim kemarau.
“Tadi saya sudah minta tolong ke Dirjen Cipta Karya untuk kirim tim air bersihnya dari Jakarta ke sini. Nanti kan di bor oleh teman-teman balai sungai tapi nanti di atas kita kasih filter atau penjernih. Sehingga kemudian bapak/ibu yang berada di Pulau Palue ini bisa mendapatkan air bersih. Saya juga tadi pagi sudah telepon Kepala BRIN, siapa tahu ada teknologi desalinasi yang bisa menambah suplai air bersih,” tambah Menteri Dody.
Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah abrasi pantai yang berpotensi mengancam permukiman serta fasilitas umum, termasuk kantor kecamatan. Untuk itu, Kementerian PU berencana membangun tanggul penahan pantai sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
“Semalam memang sudah disampaikan Ibu Dansatgas Kabupaten Sikka, yang juga Kadis PUPR, memang butuh tanggul penahan pantai. Secepatnya kita akan lakukan desain supaya bisa abrasi bisa tertahan dan tidak merusak kantor kecamatan dan seterusnya,” kata Menteri Dody.
Pemulihan pascagempa juga dirancang untuk membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh, dengan menerapkan standar konstruksi tahan gempa. Selain melibatkan pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri, masyarakat lokal juga akan diajak berpartisipasi dalam pekerjaan yang bisa dilakukan secara padat karya. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki serta mempercepat proses rehabilitasi.
“Kita juga akan melibatkan bapak/ibu sekalian untuk pekerjaan ini. Jadi sama-sama kita membangun Pulau Palue dengan lebih baik lagi dan lebih kuat lagi,” ujarnya.
Menteri Dody menegaskan bahwa upaya pemulihan ini bukan sekadar memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Palue secara keseluruhan. Komitmen pemerintah pusat pun dijamin akan terus berlanjut hingga proses pemulihan selesai sesuai rencana.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin melupakan masyarakatnya. Nanti mungkin saya akan sering-sering ke sini dan akan memastikan apapun yang kami programkan itu bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah kita tetapkan,” kata Menteri Dody.
Langkah ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608 yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.