CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi harus menyusun ulang skala prioritas pembangunan setelah mengalami pengurangan dana transfer dari pusat yang mencapai Rp238 miliar. Kondisi ini diakui menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan, mengatakan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot bersama DPRD telah menetapkan tiga sektor utama yang menjadi fokus. "Prioritas yang utama yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota beserta DPRD Kota Cimahi, bahwa itu menitikberatkan kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Hendra saat ditemui usai refleksi 25 Tahun Kota Cimahi di Hotel Tjimahi, Rabu (17/6/2026).
Selain berkurangnya dana transfer, tekanan fiskal juga bertambah karena kewajiban penggajian tenaga harian lepas (THL) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Konsekuensi ini kini menjadi bagian dari belanja pegawai yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Cimahi.
"Jadi bertambah lagi, enggak tahu nih tahun 2027 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat, ini juga berkenaan dengan anggaran pegawai apakah harus sesuai atau tidak," ujar Hendra.
Memasuki usia 25 tahun, Cimahi dihadapkan pada tantangan membuktikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat pembangunan. Pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, dan upaya menciptakan kemandirian ekonomi daerah.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Kota Cimahi masih melakukan kajian terhadap program-program pembangunan ke depan. Kajian ini dilakukan agar seluruh program tetap berjalan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah yang semakin terbatas.
Sejumlah pekerjaan rumah besar yang tercantum dalam RPJMD masih menanti, termasuk persoalan banjir, pengangguran, kemiskinan, dan penguatan pelayanan publik. Seluruh agenda itu harus tetap dijalankan di tengah kondisi anggaran yang tidak longgar.