JAWA BARAT — Kementerian BUMN memacu kembali program privatisasi tahun ini. Tiga perusahaan dijadwalkan menggelar penawaran umum perdana (IPO) pada semester pertama 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi holding BUMN untuk memperkuat struktur permodalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan ketiga perusahaan yang akan melantai sudah dalam tahap finalisasi dokumen. "Kami targetkan kuartal pertama hingga kedua tahun ini," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/1). Ia enggan menyebutkan nama perusahaan secara detail, namun mengindikasikan salah satunya bergerak di sektor energi dan infrastruktur.
Pemerintah menargetkan total dana segar yang diraup dari tiga IPO tersebut mencapai Rp 15 triliun. Angka ini naik dibanding realisasi IPO BUMN pada 2025 yang hanya Rp 8,5 triliun. Sebagian dana akan digunakan untuk belanja modal, terutama proyek transisi energi dan pembangunan jalan tol baru.
Kartika menambahkan, skema penawaran umum akan mengadopsi kebijakan afirmasi bagi investor ritel. "Kami alokasikan minimal 10 persen untuk investor individu, dengan masa lock-up lebih pendek," jelasnya. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat di pasar modal, yang dalam dua tahun terakhir tumbuh 35 persen secara year-on-year.
IPO pertama dijadwalkan pada Maret 2026. Investor ritel yang sudah memiliki rekening efek bisa langsung memesan saham melalui aplikasi sekuritas yang bekerja sama dengan BUMN tersebut. Bagi yang belum, proses pembukaan rekening kini bisa dilakukan secara digital dalam hitungan menit.
Dampak langsung bagi masyarakat, kata pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Santoso, adalah terbukanya akses kepemilikan saham BUMN dengan harga perdana. "Biasanya ada potensi capital gain di hari pertama perdagangan," ujarnya. Namun ia mengingatkan investor pemula untuk tetap mempelajari fundamental perusahaan sebelum membeli.
Meski menjanjikan, IPO BUMN tak lepas dari risiko. Volatilitas harga pasca-pencatatan bisa terjadi, terutama jika kondisi makroekonomi global tidak stabil. Investor disarankan tidak terjebak euforia dan memahami prospek bisnis jangka panjang emiten.
Kartika menegaskan, pemerintah akan terus menjaga transparansi laporan keuangan perusahaan pasca-IPO. "Semua akan diaudit oleh akuntan publik dan diawasi OJK," pungkasnya. Dengan begitu, kepercayaan investor diharapkan tetap terjaga.
Investor ritel lokal menjadi pihak yang paling diuntungkan. Selain prioritas penjatahan, mereka juga bisa membeli saham dengan nominal kecil, mulai dari Rp 100.000 per lot. Pemerintah juga menyiapkan program edukasi investasi gratis melalui Bursa Efek Indonesia dan sekuritas mitra.
Calon investor cukup memiliki rekening efek di perusahaan sekuritas yang menjadi mitra penjamin emisi. Proses pemesanan dilakukan melalui aplikasi sekuritas dengan mengisi formulir pesanan. Pembayaran dilakukan via transfer bank, dan dana akan dikembalikan jika tidak kebagian jatah.
Tidak ada jaminan. Meski secara historis saham IPO BUMN kerap mencatatkan kenaikan harga di hari pertama, kinerja jangka panjang tergantung fundamental perusahaan. Investor harus tetap melakukan riset mandiri atau berkonsultasi dengan perencana keuangan bersertifikat.