BANDUNG — Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan konsentrasi Satuan Pendidikan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak dalam rencana operasional penuh yang ditetapkan per Mei 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merinci sebanyak 29.225 SPPG akan beroperasi secara serentak, menyerap anggaran Rp 78 triliun untuk melayani 62 juta penerima manfaat di seluruh Tanah Air.
Keputusan menempatkan Jawa Barat sebagai poros utama bukan tanpa alasan. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang secara langsung berkorelasi dengan tingginya angka prevalensi stunting dan kebutuhan intervensi gizi. Dengan basis industri dan logistik yang mumpuni, distribusi bahan pangan untuk SPPG di wilayah ini dinilai lebih efisien. Dadan menyebut bahwa pemetaan awal menunjukkan konsentrasi SPPG akan mengikuti peta kerawanan pangan dan kepadatan sekolah di tiap kabupaten/kota.
Anggaran sebesar Rp 78 triliun tersebut bersumber dari alokasi APBN 2026 yang difokuskan pada belanja bantuan sosial pangan. Setiap SPPG diperkirakan mengelola dana operasional harian untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Penerima manfaat mencakup ibu hamil dan balita di daerah prioritas. “Kami targetkan per Mei 2026, tidak ada lagi titik buta distribusi gizi di sekolah-sekolah negeri,” ujar Dadan dalam paparan di Jakarta, pekan lalu.
Setiap SPPG akan berfungsi seperti dapur umum yang melayani beberapa sekolah dalam radius tertentu. BGN menyiapkan standar operasional yang ketat, mulai dari pengadaan bahan pangan lokal, pengolahan higienis, hingga pengantaran tepat waktu. Di Jawa Barat, uji coba telah berlangsung di beberapa titik di Kabupaten Bandung dan Bogor sejak awal 2025. Hasilnya, tingkat partisipasi siswa naik signifikan, dan angka absensi menurun karena anak-anak mendapatkan asupan pagi sebelum belajar.
Program ini tidak hanya menyasar perbaikan gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Setiap SPPG diwajibkan bermitra dengan petani, peternak, dan UMKM pangan di sekitar lokasi. Artinya, di Jawa Barat yang memiliki banyak sentra sayuran dan protein hewani, rantai pasok pendek bisa terbentuk. Bagi orang tua, beban pengeluaran harian untuk jajan anak di sekolah bisa berkurang, karena menu SPPG disediakan gratis.
Apakah semua sekolah di Jawa Barat akan memiliki SPPG?
Tidak semua. BGN memprioritaskan sekolah dengan indeks kerawanan gizi tinggi dan akses pangan sulit. Sekolah di perkotaan dengan status gizi siswa baik mungkin tidak masuk dalam gelombang pertama.
Bagaimana jika ada sekolah yang belum terjangkau SPPG per Mei 2026?
BGN menyatakan akan melakukan evaluasi setiap enam bulan. Penambahan SPPG akan dilakukan secara bertahap hingga 2027, dengan target cakupan nasional mencapai 80 persen dari total sekolah negeri.