KUNINGAN — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan menjalankan program revitalisasi sekolah dasar dengan nilai anggaran yang mendekati Rp 100 miliar. Pelaksanaannya memakai pola swakelola, sehingga tenaga kerja lokal diupayakan terlibat dalam pengerjaan proyek.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kuningan, Surya, menyampaikan hal itu saat ditemui pada Jumat 18 September 2026. Menurut dia, besarnya nilai program yang masuk ke Kuningan berpotensi menciptakan perputaran uang di tengah masyarakat.
Rp 25 Miliar Diperkirakan Mengalir ke Upah Tenaga Kerja
Surya memberi gambaran, bila sekitar 25 persen dari total anggaran terserap untuk kebutuhan upah tenaga kerja, nilainya bisa mencapai sekitar Rp 25 miliar.
"Kalau Rp100 miliar itu beredar di masyarakat Kuningan. Misalnya 25 persen untuk upah kerja, sekitar Rp25 miliar bisa dinikmati masyarakat, mulai tukang, pekerja hingga tenaga pendukung lainnya," ujar Surya.
Angka itu belum termasuk belanja material dan jasa pendukung lain selama pekerjaan berlangsung. Toko bangunan dan penyedia material di sekitar lokasi sekolah berpotensi ikut merasakan perputaran anggaran tersebut.
Tenaga Ahli Didatangkan Hanya Jika Desa Tak Punya Keahlian
Pola swakelola menjadi faktor yang memungkinkan manfaat program lebih banyak dirasakan warga sekitar sekolah. Tenaga kerja lokal diupayakan terlibat selama memenuhi kebutuhan teknis dan ketentuan yang berlaku.
Jika suatu desa tidak memiliki tenaga dengan keahlian tertentu, barulah kebutuhan tenaga ahli didatangkan dari luar daerah. Mekanisme itu disebut Surya sebagai jalan tengah antara mutu pekerjaan dan serapan tenaga kerja setempat.
Program revitalisasi menyasar perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar, termasuk gedung SDN Singkup di Kecamatan Japara. Pekerjaan fisik di lapangan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang dibiayai anggaran tersebut.
Dampak Ekonomi Jadi Sorotan Warga Sekitar Sekolah
Bagi warga yang tinggal dekat lokasi proyek, revitalisasi membuka peluang penghasilan tambahan sebagai tukang, pekerja harian, atau tenaga pendukung. Usaha kecil di sekitar sekolah juga mendapat permintaan selama masa pengerjaan.
Disdikbud Kuningan menekankan bahwa pelibatan tenaga lokal tetap mengikuti kebutuhan teknis masing-masing pekerjaan. Desa yang belum punya tenaga terampil untuk bidang tertentu tidak dipaksakan memenuhi sendiri.
Sejauh mana serapan tenaga kerja dan belanja material terealisasi akan terlihat selama tahap pekerjaan berjalan. Pemkab Kuningan belum merinci jadwal penyelesaian tiap lokasi sekolah dalam program bernilai hampir Rp 100 miliar ini.
